TRIAROFA, ANGGUN MEILINDA (2019) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NO. 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Kasus di Kantor Samsat Kota Probolinggo). UNSPECIFIED thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo.
|
Text
COVER SKRIPSI ANGGUN MEILINDA.pdf Download (52kB) | Preview |
|
Text
DAFTAR ISI ANGGUN MEILINDA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (38kB) |
||
|
Text
ABSTRAK ANGGUN MEILINDA.pdf Download (11kB) | Preview |
|
Text
BAB I ANGGUN MEILINDA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (109kB) |
||
Text
BAB II ANGGUN MEILINDA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (187kB) |
||
Text
BAB III ANGGUN MEILINDA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (168kB) |
||
Text
BAB IV ANGGUN MEILINDA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (84kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor serta faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan serta penegakan hukumnya terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis Empiris, dimana penelitian ini dikaji secara nyata sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD/Samsat Kota Probolinggo belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah. Adapun prosedur pemungutannya dimulai dari pedaftaran, penetapan, pembayaran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke kas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 09 tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang pada pelaksanaan pemungutannya mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Adapun faktor penghambat pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD/Samsat Kota Probolinggo yakni banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor UPTD/Samsat.
Item Type: | Thesis (UNSPECIFIED) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Hukum |
Divisions: | Hukum |
Depositing User: | Admin Perpustakaan |
Date Deposited: | 19 Oct 2020 02:27 |
Last Modified: | 19 Oct 2020 02:27 |
URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/1389 |
Actions (login required)
View Item |