TINJAUAN YURIDIS SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus di Kelurahan Jrebeng Wetan , Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo)

FATHIR, LIA AULIA (2019) TINJAUAN YURIDIS SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus di Kelurahan Jrebeng Wetan , Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo). Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo.

Preview	Text COVER SKRIPSI LIA AULIA FATHIR.pdf Download (68kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI LIA AULIA FATHIR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (86kB)
Preview	Text ABSTRAK LIA AULIA FATHIR.pdf Download (6kB) | Preview
	Text BAB I LIA AULIA FATHIR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (160kB)
	Text BAB II LIA AULIA FATHIR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (281kB)
	Text BAB III LIA AULIA FATHIR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (193kB)
	Text BAB IV LIA AULIA FATHIR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (84kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA LIA AULIA FATHIR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (6kB)

Abstract

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sangat diperlukan suatu perangkat hukum yang kuat. Hal ini dimaksudkan agar tindakan penagihan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, sehingga tujuan dari pelaksanaan tindakan penagihan berupa pencairan tunggakan dapat tercapai. Meskipun secara normatif pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya, namun dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak atua terlambat membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya. Salah satu faktor yang menjadikan kendala bagi Pemerintah dalam mengupayakan pembayaran pajak adalah belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar Pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris yaitu ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis sebagai data sekunder lalu menganalisis pelaksanaan hukum yang ada di tengah masyarakat, memusatkan pada cara bekerjanya hukum dalam masyarakat (law-in-action). Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Jrebeng Wetan dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur sesuai Peraturan. Sanksi administrasi perpajakan tersebut berupa denda sebesar 2% (dua persen). Sanksi administrasi berupa denda, dihitung dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan bagian dari bulan dihitung satu bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau sanksi paling banyak adalah 48% dari jumlah pajak yang terutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan adalah faktor ekonomi, faktor sosialisasi, dan faktor kegagalan panen.

Actions (login required)

View Item