TINJAUAN HUKUM PROGRAM STRATEGIS NASIONAL PEMBEBASAN LAHAN GUNA PEMBANGUNAN JALAN TOL (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO)

PECHLER, ERWIN AIRLANGGA WIDYA PUTRA (2020) TINJAUAN HUKUM PROGRAM STRATEGIS NASIONAL PEMBEBASAN LAHAN GUNA PEMBANGUNAN JALAN TOL (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO). Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo.

Preview	Text COVER SKRIPSI ERWIN AIRLANGGA.pdf Download (62kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI ERWIN AIRLANGGA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (197kB)
Preview	Text ABSTRAK ERWIN AIRLANGGA.pdf Download (182kB) | Preview
	Text BAB I ERWIN AIRLANGGA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (145kB)
	Text BAB II ERWIN AIRLANGGA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (196kB)
	Text BAB III ERWIN AIRLANGGA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (541kB)
	Text BAB IV ERWIN AIRLANGGA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (12kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA ERWIN AIRLANGGA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (285kB)

Abstract

Pembebasan lahan sangatlah rawan terhadap masalah terutama dalam penanganannya karena didalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, dan bila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan kepentingan umum, dapatlah dimengerti bahwa tanah Negara yang tersedia sangatlah terbatas dan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara melalui pembebasan lahan milik masyarakat. Salah satu program pemerintah yang sedang berjalan seperti Progam Strategis Nasional yang mana bertujuan untuk membangun sebuah Jalan Tol guna kepentingan umum pastinya akan sangat membutuhkan tanah, sehingga perlu diadakannya pembebasan lahan milik masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tanah guna program tersebut. Seringkali masyarakat mempertanyakan mengenai proses pembebasan lahan tersebut karena dianggap pemerintah melakukannya dengan paksa. Pemerintah tidak serta merta melakukan pembebasan lahan milik masyarakat dengan paksa karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan proses yang telah diatur dalam perundang-undangan untuk menghindari adanya permasalahan untuk memperoleh tanah guna program yang akan dilakukan, begitu pula mengenai ganti rugi yang akan diperoleh masyarakat untuk tanahnya yang telah diatur sedemikian rupa agar tidak adanya pihak yang dirugikan dalam hal pembebasan lahan berlangsung kedepannya. Adanya program kegiatan pemerintah ini pastilah tidak akan lepas dari yang namanya suatu dampak yang akan diterima masyarakat, baik besar kecilnya dampak yang terjadi seperti dalam hal lepasnya hak kepemilikan atas tanah dari masyarakat yang kemudian dialihkan kepada pemerintah akibat pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tanah demi tujuan pembangunan kepentingan umum.

Actions (login required)

View Item