EVALUASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN KOTA PROBOLINGGO

HIDAYATULLOH, AHMAD TAUFIK (2020) EVALUASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN KOTA PROBOLINGGO. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo.

Preview	Text COVER SKRIPSI AHMAD TAUFIK.pdf Download (107kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI AHMAD TAUFIK.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (138kB)
Preview	Text RINGKASAN AHMAD TAUFIK.pdf Download (158kB) | Preview
	Text BAB I AHMAD TAUFIK.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (203kB)
	Text BAB II AHMAD TAUFIK.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (252kB)
	Text BAB III AHMAD TAUFIK.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (241kB)
	Text BAB IV AHMAD TAUFIK.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (715kB)
	Text BAB V AHMAD TAUFIK.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA AHMAD TAUFIK.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (225kB)

Abstract

Angkutan umum menjadi budaya terhadap kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dengan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang tinggi, salah satunya di Kota Probolinggo. Angkutan kota masih diprioritaskan sebagai sarana lembaga instansi maupun masyarakat umum. Namun demikian, pengguna angkutan kota tidak lepas dari biaya yang dikenakan pada besaran tarif angkutan perkotaan. Oleh karena itu, masih terdapat persoalan pada tingkat kemampuan dan kemauan pihak yang dikenakan aturan belum tumbuh signifikan sesuai dengan harapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis usaha-usaha dalam pencapaian pada penerapan aturan besaran tarif angkutan perkotaan di Kota Probolinggo. Guna mengetahui target-target dan tujuan secara formal serta kendala yang mempengaruhi pencapaian selama ini disaat berlangsung. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kebijakan pada ketetapan tarif angkutan perkotaan dirancang sedemikian banyak patokan harga oleh pemerintah. sebelum ditetapkan, beliau melakukan rundingan melibatkan pemerintah kota, pihak perwakilan sopir dan perwakilan masyarakat serta unsur-unsur lalu lintas lainnya. ketentuan ini untuk menghindari ketidak seimbangan dan ketidak ada pihak yang diberatkan ataupun dirugikan. begitupun petugas Dinas Perhubungan Kota probolinggo telah menerapkan tugas-tugasnya, akan tetapi belum menyelesaikan persoalan, karena terdapat ketidak harmonisasi antara pihak operator dan pemerintah sehingga kebijakan aturan besaran tarif angkutan perkotaan yang diundangkan sejak tahun 2015 belum mencapai target-target formal.

Actions (login required)

View Item