KAJIAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

Arfandiyah, Adimi Ludfi (2019) KAJIAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo.

Preview	Text COVER SKRIPSI ADIMI LUDFI ARFANDIYAH.pdf Download (91kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI ADIMI LUDFI ARFANDIYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (10kB)
	Text ABSTRAK ADIMI LUDFI ARFANDIYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM until 2019. Download (10kB)
	Text BAB I ADIMI LUDFI ARFANDIYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (48kB)
	Text BAB II ADIMI LUDFI ARFANDIYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (89kB)
	Text BAB III ADIMI LUDFI ARFANDIYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (73kB)
	Text BAB IV ADIMI LUDFI ARFANDIYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (9kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA ADIMI LUDFI ARFANDIYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (10kB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes). Dimana dampak yang ditimbulkannya memang luar biasa, yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Begitu juga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dituntut dengan cara yang luar biasa (extra ordinary measure). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab timbulnya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh seorang Aparatur Pemerintah Daerah dan bagaimana cara mengatasi praktik Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan..Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa korupsi terjadi karena adanya niat atau keinginan yang disebabkan karena ingin memperkaya diri sendiri, adanya peluang yang disebabkan kelemahan sistem administrasi, kelemahan kontrol atasan, moral dari pegawai negeri sipil yang kurang kuat dan gaya hidup yang konsumtif dan cara agar tidak terjadi korupsi yang terjadi di pemerintah daerah yaitu dengan menerapkan kebijaksanaan, prosedur kerja, perencanaan, pencatatan, pelaporan serta pembinaan personil aparatur sipil negara melalui pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat.

Actions (login required)

View Item