ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI

SO, ANSELMUS (2021) ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo.

Preview	Text COVER SKRIPSI ANSELMUS SO.pdf Download (48kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI ANSELMUS SO .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (13kB)
Preview	Text ABSTRAK ANSELMUS SO.pdf Download (13kB) | Preview
	Text BAB I ANSELMUS SO .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (216kB)
	Text BAB II ANSELMUS SO .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (355kB)
	Text BAB III ANSELMUS SO .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (434kB)
	Text BAB IV ANSELMUS SO .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (23kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA ANSELMUS SO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (90kB)

Abstract

Penulisan ini dilaksanakan di Kabupaten Lumajang, tepatnya Polres Lumajang dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lumajang serta tempat yang terkait dengan pembahasan penulis.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Lumajang dan upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dan Dinas terkait mengenai maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Lumajang. Data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif deskriptif.Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang diperoleh dari Penulisan ini maka penulis berkesimpulan antara lain :(1) Kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Lumajang terjadi akibat beberapa faktor, yaitu: faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan IUP, minimnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, lemahnya penegakan hukum, (2) Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dan dinas terkait mengenai penanggulangan kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Lumajang, meliputi upaya preventif: melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemasangan spanduk/pamflet akan bahaya pertambangan tanpa izin, melakukan pengawasan dan operasi rutin terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan, sedangkan upaya represif, yaitu menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses secara hukum yang berlaku serta menyita alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan pertambangan tanpa izin.

Actions (login required)

View Item