ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA NO 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018

MUTMAINNAH, NAFSUL (2019) ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA NO 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo.

[img]
Preview
Text
COVER SKRIPSI NAFSUL MUTMAINNAH.pdf

Download (65kB) | Preview
[img] Text
DAFTAR ISI NAFSUL MUTMAINNAH.pdf
Restricted to perpustakaan UPM

Download (93kB)
[img] Text
ABSTRAK NAFSUL MUTMAINNAH.pdf
Restricted to perpustakaan UPM

Download (89kB)
[img] Text
BAB I NAFSUL MUTMAINNAH.pdf
Restricted to perpustakaan UPM

Download (171kB)
[img] Text
BAB II NAFSUL MUTMAINNAH.pdf
Restricted to perpustakaan UPM

Download (384kB)
[img] Text
BAB III NAFSUL MUTMAINNAH.pdf
Restricted to perpustakaan UPM

Download (174kB)
[img] Text
BAB IV NAFSUL MUTMAINNAH.pdf
Restricted to perpustakaan UPM

Download (494kB)
[img] Text
BAB V NAFSUL MUTMAINNAH.pdf
Restricted to perpustakaan UPM

Download (90kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA NAFSUL MUTMAINNAH.pdf
Restricted to perpustakaan UPM

Download (91kB)

Abstract

Kota Probolinggo dalam mengatur reklame mengambil kebijakan yang mengacu ada Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pada beberapa titik lokasi di Kota Probolinggo masih seringkali ditemui reklame yang tidak memiliki izin dan melanggar peraturan, terdapat 4 Indikator yang bisa mempengaruhi dalam pengimplementasian pajak reklame, 4 Indikator tersebut adalah : struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi. Empat Indikator tersebut dapat mempengaruhi dalam pengimplementasian pajak reklame Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana dalam penelitian ini akan memberikan diskripsi, gambaram, dokument terkait dengan fokus yang diteliti dan akan menyajikan sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diteliti di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumen dari pihak yang akan di teliti. Adapun hasil penelitian yang penulis bisa sajikan adalah yang pertama terkait dengan faktor komunikasi yang di sampaikan pemerintah daerah kepada masyarakat. BPPKAD telah menjalankan program yang memberikan sosialisasi terkait pengisian SPTPD di beberapa kecamatan dan harapannya setelah melakukan sosialisasi tersebut masyarakat mampu memahami terkait pajak reklame. Selain komunikasi ada indikator Sumberdaya yang terdapat pada BPPKAD harus berkopeten dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu faktor disposisi juga berpengaruh dimana perlu ketegasan sikap pada pelaksana dan perlu ada bonus apabila target tercapai. Dan yang terakhir adalah struktur birokrasi yang mengatur dan menbuat SOP dalam pengimlementasian program tersebut. Pada pelaksanaanya komunikasi yang sangat berpengaruh pada sumberdaya manusia dalam Pemerintahan Daerah, apabila SDM yang dimiliki tidak berkopeten maka akan berengaruh pada pemberian pelayanan. Struktur Organisasi yang berisikan SOP agar di terapkan dengan baik. Selain itu perlu adanya koordinasi yang baik antar instansi untuk penerepan pajak daerah.

Item Type: Thesis ( Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Implementasi, Pajak, Sumberdaya, Standard Operating Procedure
Subjects: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
Divisions: Administrasi Publik
Depositing User: Admin Perpustakaan
Date Deposited: 07 Nov 2019 04:56
Last Modified: 07 Nov 2019 04:56
URI: http://repository.upm.ac.id/id/eprint/422

Actions (login required)

View Item View Item