TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PARTAI POLITIK SEBAGAI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ANDRIAN, FIKI (2023) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PARTAI POLITIK SEBAGAI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI FIKI ANDRIAN.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI FIKI ANDRIAN.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK FIKI ANDRIAN.pdf Download (270kB) | Preview
Preview	Text BAB I FIKI ANDRIAN.pdf Download (552kB) | Preview
Preview	Text BAB II FIKI ANDRIAN.pdf Download (794kB) | Preview
Preview	Text BAB III FIKI ANDRIAN.pdf Download (881kB) | Preview
Preview	Text BAB IV FIKI ANDRIAN.pdf Download (272kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA FIKI ANDRIAN.pdf Download (341kB) | Preview
Preview	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (168kB) | Preview

Abstract

Keberadaan partai politik memegang peran strategis dalam pembangunan demokrasi dan bangsa dihadapkan pada beberapa persoalan yang menimbulkan kesan negatif bagi organ tersebut, beberapa persoalan tersebut meliputi; pertama, permasalahan keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Problematika pro dan kontra pertanggungjawaban partai politik yang terlibat kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di hadapan hukum; dan ketiga, persoalan penjatuhan sanksi pidana terhadap partai politik sebagai subjek delik korporasi yang dikenal dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini termasuk ke dalam tipologi penelitian hukum normatif yuridis dengan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan yang diambil meliputi pendekatan perbandingan, konseptual, perundang-undangan, dan filosofis, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, justifikasi partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam lima perspektif landasan, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, landasan historis, landasan sosiologis, dan landasan politik hukum pidana; kedua, faktor-faktor yang menjadi pemhambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dilihat dalam dua perspektif, yakni perspektif persoalan yuridis perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan dalam UU Tipikor dan TPPU terhadap partai politik yang tidak implementatif, dan perspektif persoalan praktek penegakan hukum (law enforcement) tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap partai politik sebagai korporasi yang dilihat dari keterlibatan partai politik dalam pelanggaran pidana korupsi dan pencucian uang. Ketiga, konsep ideal pemidanaan partai politik sebagai korporasi dilaksanakan dengan sebuah rekonseptualisasi subjek delik korporasi ke dalam penegasan dua jenis korporasi, yakni korporasi berbentuk privat dan korporasi khusus atau berbentuk publik dengan ketentuan pengaturan pemidanaan yang juga berbeda

Actions (login required)

View Item