IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2020 TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1589/SK-KH.02.01/XII/2021

PITONO, NANANG (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2020 TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1589/SK-KH.02.01/XII/2021. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI NANANG PITONO.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI NANANG PITONO.pdf Download (193kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK NANANG PITONO.pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text BAB 1 NANANG PITONO.pdf Download (397kB) | Preview
Preview	Text BAB 2 NANANG PITONO.pdf Download (536kB) | Preview
Preview	Text BAB 4 NANANG PITONO.pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA NANANG PITONO.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (140kB) | Preview

Abstract

Manusia terlahir dan hidup di dunia tidak bisa dipisahkan dari tanah, karena manusia hidup, berpijak dan mencari kehidupan selalu berkaitan dengan tanah. Oleh karena itu keberadaan lahan tanah di bumi semakin lama semakin sempit seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk. Sehingga diperlukan sebuah peraturan untuk mengatur pemanfaatan tanah agar tidak terjadi ketimpangan dalam penguasaan lahan tanah serta tidak terjadi pemanfaatan lahan tanah secara tidak teratur. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan peran dalam mengatur pemanfaatan lahan tanah. Pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya seperti halnya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 memiliki fungsi untuk mengatur pemanfaatan lahan tanah di Kota Probolinggo, sedangkan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian yang membidangi pertanahan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-KH.02.01/XII/2021 juga memiliki peran dalam pengendalian fungsi lahan khususnya lahan sawah. Dari kedua peran pemerintah tersebut diharapkan terjadi keselarasan dalam membuat peraturan sehingga dapat dengan mudah untuk diimplementasikan oleh yang berkepentingan. Tetapi yang terjadi kedua aturan tersebut memiliki perbedaan dalam pengaturan fungsi lahan, dan menimbulkan dampak secara yuridis khususnya bagi para pengembang perumahan. Jika dilihat dari segi tata urutan perundang-undangan, keputusan menteri tidak ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, berbeda dengan peraturan daerah yang masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Namun demikian karena menteri adalah pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan dalam bidang tertentu, maka keputusan menteri memiliki kekuatan dan derajan lebin tinggi dibangdingkan peraturannya. Sehingga untuk menjalankaan peraturan daerah dibuatlah peraturan menteri yang intinya tentang tata laksana untuk melaksanakan atau menjalankan keputusan menteri tanpa menghiraukan peraturan daerah dengan langkah-langkan yang telah ditentukan.

Actions (login required)

View Item