PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF REGULASI DAN IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN(Studi Pada Partai PKB, PDI-P, GOLKAR Kota Probolinggo)

UMMATIN, BINTI NASIKHATUL (2023) PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF REGULASI DAN IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN(Studi Pada Partai PKB, PDI-P, GOLKAR Kota Probolinggo). Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI BINTI NASIKHATUL UMMATIN.pdf Download (32kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI BINTI NASIKHATUL UMMATIN.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK BINTI NASIKHATUL UMMATIN.pdf Download (11kB) | Preview
Preview	Text BAB I BINTI NASIKHATUL UMMATIN.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text BAB II BINTI NASIKHATUL UMMATIN.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text BAB III BINTI NASIKHATUL UMMATIN.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text BAB IV BINTI NASIKHATUL UMMATIN.pdf Download (537kB) | Preview
Preview	Text BAB V BINTI NASIKHATUL UMMATIN.pdf Download (75kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA BINTI NASIKHATUL UMMATIN.pdf Download (248kB) | Preview
Preview	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (226kB) | Preview

Abstract

Upaya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia harus dilihat dalam konteks transisi bangsa Indonesia menuju sistem politik yang lebih demokratis. Inti dari demokrasi adalah mengejar kesetaraan politik bagi semua warga negara, termasuk kelompok yang terpinggirkan dan minoritas. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia secara demografis adalah perempuan, mereka hanyalah mayoritas yang diam - kelompok besar yang terpinggirkan secara politik, sosial budaya dan ekonomi - dan seringkali absen dari proses pengambilan keputusan. Sistem pemilu merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen. Oleh karena itu, tindakan khusus sementara pada masa reformasi diatur dalam bentuk tindakan afirmatif, atau kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon. Upaya afirmasi yang tertuang dalam kebijakan legislatif terbukti efektif meningkatkan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga legislatif, khususnya DPR. Seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo (Cholisin, 2007), partisipasi politik secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan individu atau kelompok yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Yakni, memilih pemimpin nasional dan mempengaruhi kebijakan secara langsung atau tidak langsung (Tatanan Umum). Kegiatan tersebut meliputi kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menghadiri partai politik atau kelompok kepentingan, dan berinteraksi dengan pejabat pemerintah atau legislator. Kajian ini berfokus pada implementasi kebijakan kuota 30% perempuan di partai politik, yang pada akhirnya akan memiliki keterkaitan dengan jumlah perempuan di parlemen.

Actions (login required)

View Item