TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI TAHUN 2024

ROCHIM, ANANG FADILAH (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI TAHUN 2024. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

[img]
Preview
Text
COVER SKRIPSI ANANG FADILAH ROCHIM.pdf

Download (101kB) | Preview
[img] Text
DAFTAR ISI ANANG FADILAH ROCHIM.pdf
Restricted to perpustakaan UPM

Download (158kB)
[img]
Preview
Text
ABSTRAK ANANG FADILAH ROCHIM.pdf

Download (110kB) | Preview
[img] Text
BAB I ANANG FADILAH ROCHIM.pdf
Restricted to perpustakaan UPM

Download (224kB)
[img] Text
BAB II ANANG FADILAH ROCHIM.pdf
Restricted to perpustakaan UPM

Download (300kB)
[img] Text
BAB III ANANG FADILAH ROCHIM.pdf
Restricted to perpustakaan UPM

Download (299kB)
[img] Text
BAB IV ANANG FADILAH ROCHIM.pdf
Restricted to perpustakaan UPM

Download (115kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA ANANG FADILAH ROCHIM.pdf
Restricted to perpustakaan UPM

Download (134kB)
[img] Text
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf
Restricted to perpustakaan UPM

Download (104kB)

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji tentang penerapan sistem proporsional didalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR tahun 2024. Adapun permasalahannya yaitu mengapa Negara Indonesia cenderung menerapkan sistem proporsional terbuka ini dan bagaimana kelebihan serta kekurangan dari penerapan sistem proporsional terbuka. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melalui serangkaian kegiatan dengan mengumpulkan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengelola literature yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data penelitian ini adalah UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menjadi sumber hukum primer dan buku, jurnal dan lainnya menjadi sumber hukum sekunder. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kecenderungan Pemilu di Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka adalah dengan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Lalu, didalam setiap sistem Pemilu yang ada, kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap sistem tersebut pasti muncul. Konkritnya, semua rakyat Indonesia harus bisa memaksimalkan kelebihan dari penerapan sistem proporsional terbuka dan meminimalisir kekurangan dari sistem tersebut.

Item Type: Thesis ( Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Pemilu, Sistem Proporsional Terbuka
Subjects: Fakultas Hukum
Divisions: Hukum
Depositing User: Admin Perpustakaan
Date Deposited: 05 Sep 2024 03:39
Last Modified: 05 Sep 2024 03:39
URI: http://repository.upm.ac.id/id/eprint/4889

Actions (login required)

View Item View Item