STUDY MENGENAI PERBEDAAN PAJAK PBB SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TAMAMY, IZZUL FIKRI ARIF (2024) STUDY MENGENAI PERBEDAAN PAJAK PBB SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER IZZUL FIKRI ARIF TAMAMY.pdf Download (99kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI IZZUL FIKRI ARIF TAMAMY.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (123kB)
Preview	Text ABSTRAK IZZUL FIKRI ARIF TAMAMY.pdf Download (76kB) | Preview
	Text BAB 1 IZZUL FIKRI ARIF TAMAMY.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (248kB)
	Text BAB II IZZUL FIKRI ARIF TAMAMY.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (379kB)
	Text BAB III IZZUL FIKRI ARIF TAMAMY.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (348kB)
	Text BAB IV IZZUL FIKRI ARIF TAMAMY.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (82kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA IZZUL FIKRI ARIF TAMAMY .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (112kB)
	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (285kB)

Abstract

Melalui implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, kewenangan pemungutan pajak dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Kondisi tersebut akan menstimulasi pemerintah daerah untuk berupaya lebih keras mencari potensi pendapatan PAD dari sektor PBBP2 pada wilayah kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah dan (2) mengetahui faktor penghambat efektivitas pemungutan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pemungutan PBB-P2 oleh wilayah perkotaan. Data mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lembaga terkait dan data sekunder dari berbagai terbitan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan pemungutan Pajak Bumi Bangunan P2 dilaksanakan oleh Dispenda Pemerintah dengan membentuk lembaga khusus yang berbentuk unit pelaksana tugas (UPT), yang kewenangan pemungutan mencakup daerah perkotaan. Beberapa upaya sosialisasi dalam meningkatkan pemungutan PBB-P2, antara lain dengan merevisi basis data yang diperoleh dari KPP, merevitalisasi pemungutan, meningkatkan pengawasan hasil pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi dengan Lembaga yang terkait, untuk pembayaran PBB. Efektivitas pemungutan PBB-P2 yang telah dilaksanakan oleh Dispenda melalui UPT khusus PBB menunjukkan kriteria “sangat efektif”, namun demikian proporsi dari sisi penerimaan masih rendah. Kenaikan penerimaan tersebut semata-mata adanya kebijakan menaikkan tarif PBB yang diberlakukan oleh Pemkot. Sedangkan sumbangan PBB tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa peran penerimaan PBB terhadap realisasi PAD termasuk dalam kriteria masih rendah.

Actions (login required)

View Item