IMPLEMENTASI PENGATURAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023

AKBAR, FEBRY SAIFULLOH (2024) IMPLEMENTASI PENGATURAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text 1. COVER SKRIPS FEBRY SAIFULLOH AKBARI.pdf Download (115kB) | Preview
	Text 9. DAFTAR ISI FEBRY SAIFULLOH AKBAR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (143kB)
Preview	Text 8. ABSTRAK FEBRY SAIFULLOH AKBAR.pdf Download (111kB) | Preview
	Text 10. BAB I FEBRY SAIFULLOH AKBAR .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (237kB)
	Text 11. BAB II FEBRY SAIFULLOH AKBAR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (350kB)
	Text 12. BAB III FEBRY SAIFULLOH AKBAR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (240kB)
	Text 13. BAB IV FEBRY SAIFULLOH AKBAR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (126kB)
	Text 14. DAFTAR KEPUSTAKAAN FEBRY SAIFULLOH AKBAR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (150kB)
	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI FEBRY SAIFULLOH AKBAR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (192kB)

Abstract

Dalam tataran praktik upaya penerapan peraturan pemerintahan tidak berjalan mulus dan justru menimbulkan polemik dimana Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dianggap belum memberi kepastian serta perlindungan hukum pekerja terkait masa kerja PPPK. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menghendaki agar penyelenggaraan ASN pada akhirnya akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN. PPPK berkedudukan layaknya pekerja outsourcing yang bisa dipecat kapan saja. Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dalam hal ini data sekunder atau bisa dibilang sebagai bahan dasar untuk dilakukan penelitian dengan penelusuran terhadap buku-buku dan literatur serta Peraturan Perundangan yang berlaku, yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas. PPPK dibentuk dengan tujuan untuk mencapai beberapa hal, antara lain: 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pegawai ASN. 3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai ASN. Hadirnya PPPK dalam cakrawwala kepegawaian secara perlahan menghapus eksistensi tenaga honorer dan menciptakan integritas serta profesionalitas dalam tubuh kepegawaian di Indonesia. PPPK bertujuan untuk membantu PNS dalam mengerjakan tugasnya demi mengoptimalkan kinerja birokrasi.

Actions (login required)

View Item