KAJIAN NORMATIF TERHADAP DUALISME KEWENANGAN PENYIDIK KORUPSI YANG DILAKUKAN ANTARA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

SUPARMAN, (2024) KAJIAN NORMATIF TERHADAP DUALISME KEWENANGAN PENYIDIK KORUPSI YANG DILAKUKAN ANTARA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI SUPARMAN.pdf Download (166kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI SUPARMAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (122kB)
Preview	Text ABSTRAK SUPARMAN.pdf Download (111kB) | Preview
	Text BAB I SUPARMAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (277kB)
	Text BAB II SUPARMAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (381kB)
	Text BAB III SUPARMAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (334kB)
	Text BAB IV SUPARMAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (116kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA SUPARMAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (245kB)
	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI SUPARMAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (284kB)

Abstract

Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang serius dibandingkan tindak pidana yang lainnya. Pemberantasan korupsi di Indonesia sampai sekarang sebenarnya telah dilakukan secara maksimal, dengan berbagai upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegakan hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan POLRI dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Mekanisme supervisi yang dilakukan oleh KPK terhadap instansi yang bersangkutan sebenarnya tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, namun kewenangan supervisi yang dimiliki oleh KPK keberadaannya dimaksudkan untuk mengawasi lembaga penyidik agar tidak terjadi terjadi benturan dan tumpang tindih kewenangan penyalahgunaan tugas dan kewenangan lembaga penyidik dan penuntut yang lain. Tujuannya mengetahui kewenangan aparat penegakan hukum polisi, jaksa dan KPK dalam penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi serrta mekanisme yang dilakukan kepolisian, kejaksaan dan KPK. Metode yang digunakan representatif sebagai syarat untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan menjalankan sebuah prosedur yang benar, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga menghasilkan sebuah penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Data dalam penyusunannya menggunakan data primer dan data sekunder serta teknik observasi juga studi kepustakaan atau dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang relevan dengan obyek permasalahan. Kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sering terjadi benturan dan tumpang tindih kewenangan, hal ini dikarenakan KPK memiliki multi kewenangan atau kekhususan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yaitu kewenangan kekhususan KPK dalam penyidikan dan penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya kerjasama KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang diuraikan di muka, menunjukkan bahwa KPK dalam melaksanakan kewenangan kekhususannya berbeda dengan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan, KPK tidak melaksanakan kekhususan yang luar biasa tersebut secara otoriter dalam pemberantasan korupsi, tetapi masih memerlukan kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan walaupun berbeda kewenangan masingmasing.

Actions (login required)

View Item