IMPLEMENTASI HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016

SHIDDIQ, ALFAN (2024) IMPLEMENTASI HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI ALFAN SHIDDIQ .pdf Download (62kB) | Preview
	Text HALAMAN DAFTAR ISI ALFAN SHIDDIQ .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (112kB)
Preview	Text COVER SKRIPSI ALFAN SHIDDIQ .pdf Download (62kB) | Preview
	Text BAB I ALFAN SHIDDIQ .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (146kB)
	Text BAB II ALFAN SHIDDIQ .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (239kB)
	Text BAB III ALFAN SHIDDIQ .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (130kB)
	Text BAB IV ALFAN SHIDDIQ .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (83kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA ALFAN SHIDDIQ .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (114kB)
	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (259kB)

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat keikutsertaan penyandang disabilitas dan Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Minahasa Selatan. Penyandang disabilitas bukan menjadi halangan dalam keikutsertaan pemilihan umum dan menggunakan hak pilih melalui pemilihan umum yang demokratis sebagaimana untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut negara dengan mengikut sertakan seluruh rakyat Indonesia dalam roda ketatanegaraan. Namun, hak politik bagi penyandang disabilitas ini sering dipandang sebelah mata bagi masyarakat luas, bagaimana pun keterbatasan yang ada pada mereka tidak akan dapat membatasi hak mereka dalam berpolitik. Untuk itu sebagai penyelenggara pemilihan umum yang dipercayakan untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia dengan wewenang yang diemban sudah seharusnya mampu menjamin terpenuhnya hak-hak politik untuk setiap warga negara Indonesia termasuk didalamnya penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Asas kesetaraan juga harus dipelihara dalam pelaksanaan pemilihan umum agar menekan adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas yang dimana memiliki hak dalam suatu pemilihan umum. Penyelenggara pemilihan umum juga seharusnya memfasilitasi bagi penyandang disabilitas menyangkut tahap-tahan pemilihan umum, mulai dari persiapan dan pelaksanaanya agar mempermudah untuk menjalankan hak politik mereka dalam pemilihan umum

Actions (login required)

View Item