PERUBAHAN STATUS DARI PEMERINTAHAN DESA MENJADI PEMERINTAHAN KELURAHAN TERKAIT OTONOMI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMERINTAH DESA

Hasan, Muhammad (2024) PERUBAHAN STATUS DARI PEMERINTAHAN DESA MENJADI PEMERINTAHAN KELURAHAN TERKAIT OTONOMI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMERINTAH DESA. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI Muhammad Hasan.pdf Download (145kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI Muhammad Hasan.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (45kB)
Preview	Text HALAMAN ABSTRAK Muhammad Hasan.pdf Download (6kB) | Preview
	Text BAB 1 Muhammad Hasan.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (46kB)
	Text BAB 2 Muhammad Hasan.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (193kB)
	Text BAB 3 Muhammad Hasan.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (65kB)
	Text BAB 4 Muhammad Hasan.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (29kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Muhammad Hasan.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (94kB)
	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI Muhammad Hasan.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (266kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum terbaru mengenai prosedur dan dampak perubahan status desa menjadi kelurahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme transisi administratif serta implikasi transformasi status tersebut terhadap desentralisasi dan cakupan otoritas pemerintahan setempat. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif, penelitian ini menganalisis dokumen hukum dan literatur terkait, termasuk UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi status dari desa ke kelurahan dilakukan melalui serangkaian prosedur yang melibatkan pemerintah desa dan kabupaten/kota, dengan tujuan memastikan pelaksanaan yang tertib dan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Transformasi ini membawa konsekuensi terhadap implementasi otonomi daerah, termasuk penyesuaian kewenangan, struktur pemerintahan, dan partisipasi masyarakat. Meskipun perubahan ini meningkatkan efisiensi layanan publik dan koordinasi antar tingkat pemerintahan, terdapat juga tantangan dalam mempertahankan otonomi dan keterlibatan warga yang sebelumnya lebih dominan di desa. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai dampak hukum dan administratif dari perubahan status desa ke kelurahan dalam konteks pemerintahan lokal di Indonesia.

Actions (login required)

View Item