PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN YANG MELANGGAR UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PRAYOGO, IFDAL IVANG (2022) PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN YANG MELANGGAR UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text Ifdal Ivang P.- cover.pdf Download (97kB) | Preview
	Text Ifdal Ivang P.- Daftar Isi.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (46kB)
Preview	Text Ifdal Ivang P.- Abstrak.pdf Download (45kB) | Preview
	Text Ifdal Ivang P.- Bab I.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (92kB)
	Text Ifdal Ivang P.- Bab II.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (142kB)
	Text Ifdal Ivang P.- Bab III.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (98kB)
	Text Ifdal Ivang P.- Bab IV.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (36kB)
	Text Ifdal Ivang P.- Daftar Pustaka.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (44kB)
	Text Surat Keterangan Bebas Plagiasi Ifdal Ivang.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (180kB)

Abstract

Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor perbuatan manusia yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Faktor perbuatan manusia yang disengaja misalnya dalam menyiapkan lahan perladangan berpindah, hutan tanaman industry, perkebunan, transmigrasi atau bisa juga usaha peternakan besar misalnya ternak sapi yang tentunya akan memerlukan makanan ternak dari rerumputan muda, yang dilakukan dengan membakar alang-alang, maka akan segera diperoleh rumput muda yang segar sebagai makanan ternak sapi tersebut. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana bukan saja disebabkan kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tapi juga disebabkan rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem politik, sistem ekonomi dan sistem budaya masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikanpenegakan hukum kepada pelaku pembakaran yang melanggar Undang-undang nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum. Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup sudah diatur dalam hukum lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup merupakan sebuah aturan yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Adanya upaya penegakan hukum dapat dilakukan untuk mempersiapkan tantangan degradasi lingkungan yang setiap hari semakin memburuk menjadi suatu hal yang sangat penting. Analisa pandemi Covid-19 yang menjadi dasar alasan perusahaan Regulasi Hukum Pidana kepada pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 97120. Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 tahun 2009 didasarkan pada asas ultimum remedium untuk pelanggaran Baku Mutu Lingkungan, Emisi dan Gangguan, sedangkan diluar pelanggaran tersebut berlaku asas Premium Remedium yaitu langsung bisa dikenakan sanksi pidana

Actions (login required)

View Item