PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO

KARTIKO, NDARU (2018) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text 1. Cover Skripsi NDARU KARTIKO .pdf Download (143kB) | Preview
	Text 9.Halaman Daftar Isi NDARU KARTIKO .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (236kB)
Preview	Text 13.Halaman Abstrak NDARU KARTIKO .pdf Download (89kB) | Preview
	Text 14.BAB 1 NDARU KARTIKO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (127kB)
	Text 15.BAB 2 NDARU KARTIKO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (274kB)
	Text 16.BAB 3 NDARU KARTIKO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (240kB)
	Text 17.BAB 4 NDARU KARTIKO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (243kB)
	Text 18.BAB 5 NDARU KARTIKO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (111kB)
	Text 19.Daftar Pustaka NDARU KARTIKO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (77kB)
	Text 3. Surat Pernyataan Keaslian NDARU KARTIKO .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (69kB)

Abstract

Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya di butuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang. Oleh karena itu pedagang kaki lima ini seringkali menjadi target utama pemerintah dalam masalah kebijakan. Salah satu contoh keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang memerlukaan penataan tempat usaha agar terlihat tertib, rapi dan teratur juga memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi dan kebersihan lingkungan, pemanfaatan fasilitas umum serta rencana tata ruang daerah di Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Kraksaan tersebut masih terbilang kurang strategis dalam penataan tata ruangnya. Sehingga kewenangan pemerintah untuk melakukan penataan terhadap pedagnag kaki lima yang melakukan kegiatan usaha di daerah tersebut diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo. Di Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo awal keberadaan pedagang kaki lima (PKL) berada di sekitar Alun-alun Kota Kraksaan. Memang awalnya dengan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Alun-alun Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo cukup menguntungkan pihak PKL itu sendiri yaitu kegiatan usaha mereka terbilang cukup ramai dikarenakan tempat yang strategis, dengan direlokasikannya tempat kegiatan usahanya tersebut mereka kurang mendapatkan keuntungan bahkan cukup terbilang sepi. Sehingga para pedagang kaki lima (PKL) tersebut berharap agar kegiatan usaha yang mereka jalani bisa kembali seperti sebelumnya yaitu bisa ramai dan keuntungan yang mereka dapat bisa lebih besar dari pada kegiatan usaha yang saat ini berjalan di tempat relokasi yang baru. Sehingga hal tersebut perlu dianalisis lebih lanjut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan langkahlangkah sebagai berikut: Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul perlu dilakukan pemilahan yang prosesnya antara lain meliputi: Pemilihan data yang relevan, Penyajian data, Menghubungkan, membandingkan dan viii mencari persamaan antar data yang diperoleh sehingga menjadi sebuah informasi ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai peran satuan polisi pamong praja dalam penataan tata ruang keberadaan PKL, Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan penataan tata ruang terhadap pedagang kaki lima, dan dampak dari penataan tata ruang terhadap masyarakat, maka hasilnya yaitu peran Satpol PP dalam Penataan PKL memiliki peran yang sangat penting di dalamnya, sehingga diharapkan dengan adanya penataan tersebut PKL bisa menjual barang dagangannya sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat dengan terciptanya lingkungan yang bersih, rapi dan tertib. Selain itu pembinaan terhadap pedagang kaki lima secara menyeluruh sebenarnya dilakukan oleh Dinas Pasar atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi terkait lainnya. Sehingga peran yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah dalam wujud menegakkan ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dalam penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima belum maksimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal, di antaranya dari segi hukum yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum dipahami oleh masyarakat, faktor penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo secara kualitas maupun kuantitas belum memenuhi standar, sarana/ fasilitas pendukung yang belum memadai, kondisi masyarakat yang belum memahami pentingnya tujuan peraturan daerah tersebut, serta faktor kebudayaan masyarakat yang masih menganggap aturan tersebut tidak penting. Dampak dari Penataan Tata Ruang Terhadap Masyarakat di Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo yaitu dalam sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang di tempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya, serta PKL juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi PKL, sehingga mereka mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan

Actions (login required)

View Item