IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)

DEWI, EVA SAGITA (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo). Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text Cover EVA SAGITA DEWI.pdf Download (62kB) | Preview
	Text Daftar Isi EVA SAGITA DEWI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (63kB)
Preview	Text Ringkasan EVA SAGITA DEWI.pdf Download (60kB) | Preview
	Text Bab 1 EVA SAGITA DEWI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (93kB)
	Text Bab 2 EVA SAGITA DEWI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (316kB)
	Text Bab 3 EVA SAGITA DEWI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (146kB)
	Text BAB 4 EVA SAGITA DEWI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (593kB)
	Text BAB 5 EVA SAGITA DEWI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (60kB)
	Text Daftar Pustaka EVA SAGITA DEWI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (59kB)
	Text Pernyataan Orisionalitas Skripsi EVA SAGITA DEWI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (68kB)

Abstract

Program KIA merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik khususnya bagi anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Pemerintah menilai dengan adanya kartu identitas bagi anak dapat memudahkan dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan KIA. Kebijakan KIA bertujuan sebagai identifikasi anak dan bentuk perlindungan negara sesuai dengan ketentuan UUD Pasal 28 B dan Pasal 34 (1). Melalui KIA seharusnya pemerintah segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai warga negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Kartu Identitas Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi peraturan walikta Probolinggo Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, yang dalam penelitian ini dianalisis dengan teori George C. Edward III meliputi Komunikasi, dalam segi komunikasi terkait impelementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Kartu Identitas Anak, sudah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dengan baik. Sumber Daya, dalam hal ketersediaan sumber daya sudah sangat memadai. Ketersediaan sumber daya manusia ini dapat terlihat dari banyaknya pegawai atau staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota probolinggo serta juga kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga sebagai mitra. Dalam hal sumber daya fasilitas juga sudah memadai dengan adanya printer, computer, serta perangkat lain yang mendukung. Sedangkan dalam hal finansial, Kartu Identitas Anak (KIA) diberikan secara gratis kepada masyarakat karena penerbitan KIA sudah dianggarkan pada APBD. Disposisi, dalam segi disposisi implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Kartu Identitas viii Anak sudah baik. Sikap penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan fungsi suatu organisasi memang sangat baik, apalagi ini terkait dengan penertiban administrasi kependudukan kepada masyarakat yang dilakukan sejak anak masih dini. Struktur Organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo sudah memiliki struktur birokrasi yang jelas, itu tercermin dari struktur organisasi yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Dalam struktur organisasi tersebut, juga terlihat jelas tidak adanya pegawai yang merangkap jabatan, semua sudah menduduki jabatan masing-masing. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa setiap tugas, program, maupun kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Actions (login required)

View Item