SABILA, KHURIL MAULIDIYAH (2025) PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDHOFILIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.
|
Text
1. COVER SKRIPSI KHURIL MAULIDIYAH SABILA .pdf Download (245kB) | Preview |
|
|
Text
8. DAFTAR ISI KHURIL MAULIDIYAH SABILA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (116kB) |
||
|
Text
9. ABSTRAK KHURIL MAULIDIYAH SABILA .pdf Download (188kB) | Preview |
|
|
Text
10. BAB I KHURIL MAULIDIYAH SABILA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (319kB) |
||
|
Text
11. BAB II KHURIL MAULIDIYAH SABILA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (572kB) |
||
|
Text
12. BAB III KHURIL MAULIDIYAH SABILA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (514kB) |
||
|
Text
13. BAB IV KHURIL MAULIDIYAH SABILA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (198kB) |
||
|
Text
14. DAFTAR PUSTAKA KHURIL MAULIDIYAH SABILA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (466kB) |
||
|
Text
15. SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI KHURIL MAULIDIYAH SABILA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (305kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pedhofilia, termasuk pengaruhnya terhadap perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur dengan tegas mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pedhofilia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta pemberlakuan hukuman tambahan seperti kebiri kimia. Namun faktanya penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pedofilia belum berjalan optimal, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kendala pada proses pembuktian, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap dampak psikologis yang di alami anak, serta lemahnya perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung. Faktor sosial seperti stigma, mitos, dan kekuatan pelaku juga menghambat jalannya proses hukum. Dengan demikian, diperlukan adanya pembaharuan hukum yang berlaku khusus untuk kejahatan seksual terhadap anak, serta perlu di adakannya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar nantinya proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik
| Item Type: | Thesis ( Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pedofilia, Perlindungan Anak, Penegakan Hukum |
| Subjects: | Fakultas Hukum |
| Divisions: | S1 Hukum Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | Admin Perpustakaan |
| Date Deposited: | 04 Nov 2025 10:17 |
| Last Modified: | 04 Nov 2025 10:17 |
| URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/5759 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
