AZARINE, ERYKA AZALIA (2025) PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK PENGUPAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.
|
Text
1. HALAMAN JUDUL ERYKA AZALIA AZARINE .pdf Download (48kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
9. HALAMAN DAFTAR ISI ERYKA AZALIA AZARINE .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (110kB) |
|
|
Text
10. HALAMAN ABSTRAK ERYKA AZALIA AZARINE .pdf Download (10kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I ERYKA AZALIA AZARINE .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (234kB) |
|
|
Text
BAB II ERYKA AZALIA AZARINE .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (240kB) |
|
|
Text
BAB III ERYKA AZALIA AZARINE .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (367kB) |
|
|
Text
BAB IV ERYKA AZALIA AZARINE .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (11kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA ERYKA AZALIA AZARINE .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (110kB) |
|
|
Text
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (101kB) |
Abstract
Penelitian ini membahas peran pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak pengupahan bagi pekerja di Indonesia berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang tersebut merupakan pengesahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang membawa sejumlah perubahan signifikan dalam sistem ketenagakerjaan, termasuk dalam aspek pengupahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana tanggung jawab dan kewenangan pemerintah dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan pemenuhan hak pengupahan, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran vital sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas dalam menjamin hak pengupahan pekerja. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi, dan belum meratanya penegakan hukum.
| Item Type: | Thesis ( Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pemerintah, Pengupahan, Hak Pekerja, UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023, Ketenagakerjaan. |
| Subjects: | Fakultas Hukum |
| Divisions: | S1 Hukum Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | Admin Perpustakaan |
| Date Deposited: | 11 Nov 2025 07:46 |
| Last Modified: | 11 Nov 2025 07:46 |
| URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/5762 |
Actions (login required)
 |
View Item |
