PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DI INDONESIA

HAJATARRAHMA, AMALIA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI AMALIA HAJATARRAHMA .pdf Download (187kB) | Preview
	Text HALAMAN DAFTAR ISIAMALIA HAJATARRAHMA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (95kB)
Preview	Text HALAMAN ABSTRAK AMALIA HAJATARRAHMA .pdf Download (14kB) | Preview
	Text BAB - 1 AMALIA HAJATARRAHMA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (506kB)
	Text BAB - 2 AMALIA HAJATARRAHMA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (760kB)
	Text BAB - 3 AMALIA HAJATARRAHMA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (948kB)
	Text BAB - 4 AMALIA HAJATARRAHMA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (453kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA AMALIA HAJATARRAHMA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (452kB)
	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI (1) AMALIA HAJATARRAHMA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (247kB)

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembayaran, salah satunya melalui hadirnya uang elektronik (e-money) sebagai alat transaksi modern. Di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, penggunaan e-money juga menimbulkan risiko hukum seperti pencurian data, penyalahgunaan dana, hingga kerugian akibat kesalahan sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik serta mengkaji bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara sistem pembayaran e-money. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, untuk mengkaji dasar hukum yang berlaku; pendekatan konseptual, untuk memahami teori perlindungan hukum dan hak konsumen dalam transaksi digital; serta pendekatan kasus, guna melihat implementasi perlindungan hukum dan pengawasan melalui studi kasus konkret yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen hukum, dan analisis putusan atau peristiwa hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia, khususnya PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Perlindungan diberikan melalui upaya preventif dan represif. Sementara itu, Bank Indonesia menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara melalui pengawasan langsung (on-site) dan tidak langsung (off-site). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum dan pengawasan masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi, pengawasan teknologi, maupun edukasi konsumen.

Actions (login required)

View Item