ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KARYAWAN PASCA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

OKTAVIA, NUR AZIZAH DWI (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KARYAWAN PASCA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text 1. Cover skripsi NUR AZIZAH DWI OKTAVIA .pdf Download (163kB) | Preview
	Text 10. Halaman daftar isi NUR AZIZAH DWI OKTAVIA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (150kB)
Preview	Text 9. Halaman abstrak NUR AZIZAH DWI OKTAVIA .pdf Download (186kB) | Preview
	Text 11. BAB 1 NUR AZIZAH DWI OKTAVIA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (207kB)
	Text 12. BAB 2 NUR AZIZAH DWI OKTAVIA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (343kB)
	Text 13. BAB 3 NUR AZIZAH DWI OKTAVIA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (458kB)
	Text 14. BAB 4 NUR AZIZAH DWI OKTAVIA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (119kB)
	Text 15. Daftar pustaka NUR AZIZAH DWI OKTAVIA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (248kB)
	Text 16. Surat Keterangan Bebas Plagiasi NUR AZIZAH DWI OKTAVIA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (79kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kepailitan yang dialami oleh suatu perseroan terbatas, yang mana tidak hanya berdampak pada para pemegang saham dan kreditur, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap hak-hak karyawan yang terdampak langsung oleh proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan pasca kepailitan serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, didukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi dokumen dan bahan hukum sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak karyawan setelah perusahaan dinyatakan pailit mencakup berbagai aspek, antara lain pengakuan sebagai kreditur preferen dalam hal pembayaran gaji dan hak normatif lainnya, pemenuhan hak pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, akses terhadap jaminan sosial, hingga pemberian bantuan hukum dan pendampingan dalam proses peradilan niaga. Dalam pelaksanaannya, kerap kali menghadapi hambatan yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori: (1) hambatan personal berupa rendahnya pemahaman hukum di kalangan pekerja; (2) hambatan kelembagaan yang meliputi ketidaktertiban administratif dan kurangnya peran aktif dari institusi pendukung seperti kurator dan serikat pekerja; serta (3) hambatan normatif akibat perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang mengatur hak-hak karyawan dalam proses kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara perbaikan regulasi, peningkatan literasi hukum pekerja, serta penguatan peran kelembagaan untuk menjamin perlindungan yang efektif dan adil bagi karyawan pasca kepailitan.

Actions (login required)

View Item