TINJAUANHUKUMTERHADAPPRINSIPGOODGOVERNANCE PADAPEMERINTAHANDESA (StudidiDesaBraniWetanKecamatanMaronKabupatenProbolinggo

INDRAWATI, SHERLYPUTRI (2025) TINJAUANHUKUMTERHADAPPRINSIPGOODGOVERNANCE PADAPEMERINTAHANDESA (StudidiDesaBraniWetanKecamatanMaronKabupatenProbolinggo. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text 1. Cover Skripsi SHERLYPUTRIINDRAWATI.pdf Download (131kB) | Preview
	Text 10. Halaman Daftar Isi SHERLYPUTRIINDRAWATI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (256kB)
Preview	Text 8. Halaman Abstrak SHERLYPUTRIINDRAWATI.pdf Download (154kB) | Preview
	Text 13. BAB I SHERLYPUTRIINDRAWATI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (330kB)
	Text 14. BAB II SHERLYPUTRIINDRAWATI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (406kB)
	Text 15. BAB III SHERLYPUTRIINDRAWATI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (485kB)
	Text 16. BAB IV SHERLYPUTRIINDRAWATI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (158kB)
	Text 17. Daftar Pustaka SHERLYPUTRIINDRAWATI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (282kB)
	Text 19. Surat Keterangan Bebas Plagiasi SHERLYPUTRIINDRAWATI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (291kB)

Abstract

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sudah memberikan amanah kepada Desa untuk mewujudkan prinsipprinsip tata pemerintahan Desa yang dapat dipertanggung jawabkan, yang dikelola secara profesional, yang terbuka, bersih, efektif dan efisien. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Brani Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dituntut untuk memperbaiki kinerja, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam segala bentuk pelayanan yang diberikan dalam rangka mewujudkan instansi yang menerapkan prinsipprinsip Good Governance, sehingga kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang diselenggarakan akan menjadi baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatifempiris untuk menganalisis bagaimana perundang-undangan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan bagaimana masyarakat merespons terhadap perubahan hukum. Sumber data yang digunakan penulis adalah berbagai informasi yang didapat dari observasi lapangan dan wawancara kepada informan di Desa Brani Wetan. Kesimpulannya, Prinsip-prinsip Good Governance yang ditetapkan oleh UNDP (United Nations Development Programme) meliputi: Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Responsivitas, Konsensus, Keadilan dan Inklusifitas, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan Visi Strategis. Secara keseluruhan ini prinsip-prinsip Good Governance telah diterapkan di Pemerintahan Desa Brani Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Studi lanjutan dianjurkan untuk mendalami progres Pemerintah Desa Brani Wetan dalam menghadapi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Pemerintahan Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa agar dapat terlaksana dengan baik dan dapat berjalan sesuai keinginan dan tujuan utama yaitu memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan masyarakat.

Actions (login required)

View Item