ANALISIS PENGADAAN CEK TARIF DAN PEMBAYARAN REKLAME DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PELANGGARAN IZIN DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo)

AKBAR, MOHAMMAD HASAN (2025) ANALISIS PENGADAAN CEK TARIF DAN PEMBAYARAN REKLAME DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PELANGGARAN IZIN DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo). Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text 1.COVER MOHAMMAD HASAN AKBAR.pdf Download (63kB) | Preview
	Text 7.DAFTAR ISI MOHAMMAD HASAN AKBAR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (96kB)
Preview	Text 5.1.ABSTRAK (BINDO) MOHAMMAD HASAN AKBAR.pdf Download (90kB) | Preview
	Text 11.BAB I MOHAMMAD HASAN AKBAR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (140kB)
	Text 12.BAB II MOHAMMAD HASAN AKBAR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (187kB)
	Text 13.BAB III MOHAMMAD HASAN AKBAR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (177kB)
	Text 14.BAB IV MOHAMMAD HASAN AKBAR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (650kB)
	Text 15.BAB V MOHAMMAD HASAN AKBAR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (106kB)
	Text 16.DAFTAR PUSTAKA MOHAMMAD HASAN AKBAR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (139kB)
	Text 18.SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI MOHAMMAD HASAN AKBAR.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (453kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perizinan dan pemungutan pajak reklame di Kota Probolinggo, dengan menyoroti keterlibatan stakeholder, kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah memiliki perangkat hukum seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang mengatur reklame, namun di lapangan masih dijumpai berbagai bentuk pelanggaran, seperti pemasangan reklame tanpa izin, tidak membayar pajak, hingga ketidaksesuaian lokasi pemasangan dengan zona yang ditentukan. Dari sisi teknis dan kelembagaan, perizinan dan pengawasan reklame melibatkan berbagai instansi, termasuk DPMPTSP, BPKPD, dan Satpol PP. Namun, terbatasnya SDM khusus yang menangani reklame serta belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tugas secara konsisten. Selain itu, sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti keterbatasan perangkat digital lapangan, sistem database terintegrasi, serta kendaraan operasional, turut menghambat efektivitas pengawasan dan pemungutan pajak reklame.

Actions (login required)

View Item