TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA INTERSEPSI ATAU PENYADAPAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PASAL 31 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

EFENDI, EFI (2026) TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA INTERSEPSI ATAU PENYADAPAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PASAL 31 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text Cover Skripsi EFI EFENDI .pdf Download (210kB) | Preview
	Text Halaman Daftar Isi EFI EFENDI .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (258kB)
Preview	Text Halaman Abstrak EFI EFENDI .pdf Download (245kB) | Preview
	Text BAB I EFI EFENDI .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (256kB)
	Text BAB II EFI EFENDI .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (270kB)
	Text BAB III EFI EFENDI .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (325kB)
	Text BAB IV EFI EFENDI .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (219kB)
	Text Daftar Pustaka EFI EFENDI .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (150kB)
	Text Surat Keterangan Bebas Plagiasi EFI EFENDI .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (231kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana intersepsi atau penyadapan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana intersepsi atau penyadapan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini membahas Penyadapan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyadapan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menerangkan bahwa : “ Setiap yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah). Penyelesaian permasalahan rumah tangga yang efektif melibatkan komunikasi jujur, penurunan ego, dan empati untuk menemukan jalan tengah. Langkah utama meliputi berbicara santun, mendengarkan pasangan, mengakui kesalahan, serta mencari mediator (keluarga/ahli) jika diperlukan. Hindari mendiamkan masalah, karena penyelesaian terbaik adalah dengan perbaikan bersama. Penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum pada umumnya dilakukan melalui tahapan formal peradilan: mulai dari laporan kepada pihak kepolisian, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, setelah itu penuntutan oleh jaksa penuntut umum, lalu berkas dilimpahkan ke pengadilan untuk persidangan, hingga putusan hakim. Tahapan tersebut sebagaimana hukum acara yang telah berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia dan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item