LAELA, (2026) PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA OLEH INDUSTRI KIMIA : KAJIAN NORMATIF ATAS PASAL 98 UNDANG-UNDANG N0.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA IMPLIKASI SANKSI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.
|
Text
COVER LAELA .pdf Download (258kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI LAELA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (477kB) |
||
|
Text
ABSTRAK LAELA .pdf Download (196kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I LAELA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (341kB) |
||
|
Text
BAB II LAELA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (417kB) |
||
|
Text
BAB III LAELA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (543kB) |
||
|
Text
BAB IV LAELA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (204kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA LAELA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (318kB) |
||
|
Text
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI LAELA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (128kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam pembuangan limbah berbahaya oleh industri kimia berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mengkaji implikasi sanksi dan tanggung jawab sosial korporasi. Permasalahan yang diangkat meliputi bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan pencemaran lingkungan, serta bagaimana penerapan sanksi pidana dan keterkaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pertanggungjawaban tersebut dapat dikenakan kepada korporasi sebagai subjek hukum, pengurus, maupun pihak yang memberi perintah atau memiliki kendali terhadap tindakan tersebut. dengan memperhatikan keseimbangan antara sanksi pidana dan implementasi tanggung jawab sosial korporasi guna mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Maka dari itu, penelitian ini juga perlu mempertimbangkan kerangka hukum yang lebih luas sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi pendukung seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak jarang menghadapi berbagai tantangan, terkait dengan kompleksitas struktur korporasi yang melibatkan banyak kepentingan, kesulitan dalam pembuktian unsur kesalahan korporasi (corporate guilt), serta harmonisasi antara sanksi pidana dengan instrumen tanggung jawab sosial perusahaan yang telah berjalan. Oleh karenanya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam rangka memperkuat implementasi Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi penegak hukum dalam menentukan strategi penindakan yang efektif terhadap tindak pidana korporasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
| Item Type: | Thesis ( Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | pertanggungjawaban pidana korporasi, limbah berbahaya, Pasal 98 UU 32/2009, sanksi pidana, tanggung jawab sosial perusahaan. |
| Subjects: | Fakultas Hukum |
| Divisions: | S1 Hukum Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | Admin Perpustakaan |
| Date Deposited: | 21 Nov 2026 06:32 |
| Last Modified: | 21 Nov 2026 06:32 |
| URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/6108 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
