IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PERATURAN DAERAH 07 TAHUN 2013 DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI ALUN-ALUN KABUPATEN GRESIK

HASAN, M. MAHDI (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PERATURAN DAERAH 07 TAHUN 2013 DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI ALUN-ALUN KABUPATEN GRESIK. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text 1.COVER M. MAHDI HASAN .pdf Download (49kB) | Preview
	Text 7.DAFTAR ISI M. MAHDI HASAN .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (274kB)
Preview	Text 5.1.ABSTRAK (BINDO) M. MAHDI HASAN .pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text 11.BAB I M. MAHDI HASAN .pdf Download (392kB) | Preview
	Text 12.BAB II M. MAHDI HASAN .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (335kB)
	Text 13.BAB III M. MAHDI HASAN .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (200kB)
	Text 14.BAB IV M. MAHDI HASAN .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (899kB)
	Text 15.BAB V M. MAHDI HASAN .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (157kB)
	Text 16.DAFTAR PUSTAKA M. MAHDI HASAN .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (252kB)
Preview	Text 18.SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI M. MAHDI HASAN .pdf Download (248kB) | Preview

Abstract

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan isu penting dalam pengelolaan tata ruang kota, terutama di area publik seperti alun-alun. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 sebagai langkah untuk menata dan memberdayakan PKL, dengan tujuan tidak hanya menciptakan ketertiban dan kebersihan lingkungan, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut, sejauh mana regulasi diterapkan, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda No. 07 Tahun 2013 belum optimal. Terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan secara normatif dan pelaksanaannya di lapangan. Beberapa faktor penghambat yang ditemukan antara lain adalah keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, resistensi dari para PKL, serta lemahnya pengawasan. Selain itu, sosialisasi mengenai kebijakan ini masih terbatas, sehingga banyak PKL yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks penataan. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah berupaya menciptakan pendekatan yang lebih persuasif dan dialogis sebagai strategi alternatif untuk mengurangi konflik dan meningkatkan efektivitas penataan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat, serta partisipasi aktif komunitas PKL dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penataan PKL di Alun-Alun Gresik diharapkan tidak hanya menjadi simbol keteraturan tata kota, tetapi juga mencerminkan keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan yang adil.

Actions (login required)

View Item