TINJAUAN YURIDIS PEMALSUAN SURAT KETERANGAN PERKAWINAN MENURUT PASAL 263 KUHPidana

UTAMA, RAHMA AULIA (2019) TINJAUAN YURIDIS PEMALSUAN SURAT KETERANGAN PERKAWINAN MENURUT PASAL 263 KUHPidana. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo.

Preview	Text COVER SKRIPSI RAHMA AULIA.pdf Download (56kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI RAHMA AULIA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (16kB)
Preview	Text ABSTRAK RAHMA AULIA.pdf Download (34kB) | Preview
	Text BAB I RAHMA AULIA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (290kB)
	Text BAB II RAHMA AULIA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (226kB)
	Text BAB III RAHMA AULIA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (165kB)
	Text BAB IV RAHMA AULIA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (24kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA RAHMA AULIA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (29kB)

Abstract

Pemalsuan surat keterangan perkawinan sebagian besar diakibatkan oleh keinginan masyarakat untuk melakukan menikah kembali atau poligami, perbuatan tersebut dikarenakan persyaratan poligami terlalu banyak yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1945 tentang perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam. Perbuatan pemalsuan surat keterangan perkawinan termasuk dalam pemalsuan surat secara umum yaitu pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penelitian dengan judul “ Tinjauan Yuridis pemalsuan Surat Keterangan Perkawinan Menurut Pasal 263 KUHPidana” memiliki rumusan masalah bagaimana status perkawina jika salah satu mempelai melakukan pemalsuan surat keterangan perkawinan dan bagaimana sanksi atau hukuman bagi mempelai yang melakukan pemalsuan surat keterangan perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-normatif yaitu dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sepeti peraturan perundang-undangan, buku, literatur, dan dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis. Adapun data yang diperlukan dapat diperoleh dari: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hikum Perdata (KUHP), Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang no 1 tahun 1945 tentang perkawinan, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, internet, kamus Hukum, ensiklopedi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa status perkawinan jika salah satu mempelai melakukan pemalsuan surat keterangan perkawinan batal demi hukum dikarenakan cacat hukum atau tidak memenuhi syarat objektif perjanjian. Sanksi atau hukumannya ialah pidana penjara paling lama enam tahun sesuai dengan pasal 263 KUHP.

Actions (login required)

View Item