PROSEDUR PENGURUSAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo)

HASAN, (2020) PROSEDUR PENGURUSAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo). Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo.

Preview	Text COVER SKRIPSI HASAN.pdf Download (42kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI HASAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (117kB)
Preview	Text ABSTRAK HASAN.pdf Download (146kB) | Preview
	Text BAB I HASAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (282kB)
	Text BAB II HASAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (204kB)
	Text BAB III HASAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (506kB)
	Text BAB IV HASAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (147kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA HASAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (154kB)

Abstract

Dalam penulisan karya ilmiah ini menggambarkan permasalahan mengenai Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah dan Hambatan Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah. Demi Menjamin Kepastian Hukum Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diwajibkan untuk didaftarkan menjadi salah satu hak-hak atas tanah didaftarkan sehingga terwujud unifikasi dan kesederhanaan serta perlindungan hukum dalam hukum pertanahan Indonesia sesuai dengan tujuan UUPA. Berbagai faktor mempengaruhi minat masyarakat untuk Prosedur peralihan hak atas tanah secara sporadik. Karena itu permasalahannya adalah mengapa terjadi hambatan hukum dalam pelaksanaan Prosedur peralihan hak atas tanah secara sporadik bagi masyarakat dan bagaimanakah upaya mengatasi terjadinya hambatan dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian, alat pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan, Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu faktor kebijakan pemerintah mengenai kewajiban perpajakan dalam peralihan hak atas tanah, faktor kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, faktor anggapan diperlukan biaya yang mahal, faktor anggapan diperlukan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat, faktor anggapan peralihan hak atas tanah yang dimiliki sudah sangat kuat, dan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk mengatasi hambatan tersebut yakni dengan melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penting pendaftaran tanah serta melaksanakan prona untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Actions (login required)

View Item