PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PUNGLI OLEH PETUGAS PARKIR DI INDOMARET (ANALISA PERDA NO. 13 TAHUN 2005 TENTANG RESTRIBUSI PARKIR DI KOTAPROBOLINGGO)(Studi Kasus Indomaret Kota Probolinggo) (Studi Kasus Indomaret Kota Probolinggo) (Studi Kasus Indomaret Kota Probolinggo)

FIRMANSYAH, QOIS ZEIN (2020) PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PUNGLI OLEH PETUGAS PARKIR DI INDOMARET (ANALISA PERDA NO. 13 TAHUN 2005 TENTANG RESTRIBUSI PARKIR DI KOTAPROBOLINGGO)(Studi Kasus Indomaret Kota Probolinggo) (Studi Kasus Indomaret Kota Probolinggo) (Studi Kasus Indomaret Kota Probolinggo). Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo.

Preview	Text COVER SKRIPSI QOIS ZEIN FIRMANSYAH.pdf Download (43kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI QOIS ZEIN FIRMANSYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (341kB)
Preview	Text ABSTRAK QOIS ZEIN FIRMANSYAH.pdf Download (145kB) | Preview
	Text BAB I QOIS ZEIN FIRMANSYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (134kB)
	Text BAB II QOIS ZEIN FIRMANSYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (350kB)
	Text BAB III QOIS ZEIN FIRMANSYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (317kB)
	Text BAB IV QOIS ZEIN FIRMANSYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (43kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA QOIS ZEIN FIRMANSYAH.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (151kB)

Abstract

Pelaksanaan retribusi parkir di Kota Probolinggo diatur dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 13 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pasal 1 Dalam Perda tersebut menjelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.selain itu, Perda tersebut menjelaskan pula mengenai besarnya tarif yang harus dibayar oleh pengguna parkir serta tata cara dalam proses pemungutan yaitu pada Pasal 11. Dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota Probolinggo, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. secara otomatis akan meningkat pula terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi awal, peneliti melihat fenomena pengelolaan retribusi parkir masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator permasalahan sebagai berikut: dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota Probolinggo, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Maka akan meningkat pula terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Pengelolaan retribusi parkir di Probolinggo memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam mengatur dan mengelola terhadap kelangsungan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.Pemerintah melalui Dinas Perhubungan bertanggungjawab mengenai penyediaan atas jasa parkir yang nantinya bisa digunakan untuk masyarakat yang memakai jasa tersebut. Dalam pengelolaannya Dinas tersebut memiliki banyak unsur pelaksana teknis, salah satunya Unit Pelakasana Teknis (UPT) pada bagian pengelolaan parkir. UPT parkir merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang membidangi pengelolaan parkir, di mana UPT parkir tersebut bertanggungjawab secara keseluruhan mengenai pengelolaan retribusi parkir.Dalam pelaksanaannya UPT parkir tersebut melibatkan para pegawai sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai para pelaksana. Akan tetapi pada realisasinya ada beberapa oknum yang melakukan tindakan pemungutan retribusi parkir secara liar dan tarif yang diberikan lebih besar dari yang sudah diatur dalam perda pemerintah kota tersebut.

Actions (login required)

View Item