PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM RANGKA UPAYA PEMULIHAN

Purwadhi, Adhika Tri (2019) PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM RANGKA UPAYA PEMULIHAN. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo.

Preview	Text COVER ADHIKA TRI PURWADHI.pdf Download (109kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI ADHIKA TRI PURWADHI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (147kB)
	Text ABSTRAK ADHIKA TRI PURWADHI.pdf Restricted to perpustakaan UPM until 2019. Download (84kB)
	Text BAB I ADHIKA TRI PURWADHI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (175kB)
	Text BAB II ADHIKA TRI PURWADHI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (323kB)
	Text BAB III ADHIKA TRI PURWADHI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (202kB)
	Text BAB IV ADHIKA TRI PURWADHI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA ADHIKA TRI PURWADHI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (87kB)

Abstract

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dilatarbelakangi oleh perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) memang tidak secara tegas menyebutkan bahwa Undang-Undang ini dikhususkan hanya untuk wanita dan anak-anak, tetapi pada kenyataannya wanita dan anak-anaklah yang sering menjadi korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam rangka pemulihan dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan untuk hambatannya adalah kepedulian sosial lembaga yang berwenang terhadap korban, tidak adanya paying hukum yang jelan mengenai pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, disamaratakan dan dianggap seperti tindak pidana yang bersifat umum, pendampingan hukum yang lemah, dan pelayanan rohani yang tidak diterapkan untuk korban. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tindak pidana kekerasan dam rumah tagga yang penyelesaiannya hanya sampai pada dikenakan sanksi pada pelaku tanpa adanya upaya pemenuhak hak-hak korban

Actions (login required)

View Item