KAJIAN HUKUM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (Studi di Pemerintah Kota Probolinggo)

KARIYANTO, AGUS DWI (2018) KAJIAN HUKUM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (Studi di Pemerintah Kota Probolinggo). Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo.

Preview	Text Cover Skripsi AGUS DWI KARIYANTO.pdf Download (125kB) | Preview
	Text Halaman Judul AGUS DWI KARIYANTO.pdf Restricted to user terdaftar Download (30kB)
	Text Daftar Isi AGUS DWI KARIYANTO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (48kB)
	Text Abstrak AGUS DWI KARIYANTO.pdf Restricted to perpustakaan UPM until 2019. Download (44kB)
	Text Bab 1 AGUS DWI KARIYANTO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (103kB)
	Text Bab 2 AGUS DWI KARIYANTO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (99kB)
	Text Bab 3 AGUS DWI KARIYANTO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (83kB)
	Text Bab 4 AGUS DWI KARIYANTO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (85kB)
	Text Bab 5 AGUS DWI KARIYANTO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (49kB)
	Text Daftar Pustaka AGUS DWI KARIYANTO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (70kB)

Abstract

Perampasan adalah upaya paksa pengambil-alihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.Praktek perampasan memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Secara sosiologis, munculnya perampasan dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan status hukum pegawai tidak tetap di Pemerintah Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Wallikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 dan mendeskripsikan kedudukan, tugas dan kewajiban Pegawai Tidak Tetap di Pemerintah Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Wallikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis kualitatif menggambarkan keadaankeadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam observasi dan studi pustaka yang dilakukan selama penulis melakukan penelitian. Hasil penelitian ini bahwa Status hukum Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup pemerintah Kota Probolinggo, tidak memiliki status hukum. Ini berdasarkan pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap. Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga tidak terdapat pasal yang menjelaskan tentang status hukum Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga, hal inilah yang menjadi hal yang kurang baik. Karena tidak adanya hukum yang menjamin tentang status Pegawai Tidak Tetap (PTT).Sedangkan Kedudukan, tugas dan kewajiban Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 tercantum dalam pasal 11 dan pasal 12. Namun, terkait dengan hak Pegawai Tidak Tetap tidak termuat dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015.

Actions (login required)

View Item