TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

H A D I J A H, N U R (2021) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI N U R H A D I J A H.pdf Download (151kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI N U R H A D I J A H.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (158kB)
Preview	Text ABSTRAK N U R H A D I J A H.pdf Download (8kB) | Preview
	Text BAB I N U R H A D I J A H.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (193kB)
	Text BAB II N U R H A D I J A H.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (308kB)
	Text BAB III N U R H A D I J A H.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (294kB)
	Text BAB IV N U R H A D I J A H.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (92kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA N U R H A D I J A H.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (182kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan lembaga keuangan yang terbentuk setelah berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) beserta wewenang dan hambatan yang dihadapi lembaga tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara riset kepustakaan dengan mencari berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Metode analisa data yang digunakan merupakan teknik analisa data secara kualitatif yang mengelompokkan data dari studi kepustakaan yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang baru terbentuk setelah adanya UUOJK ini merupakan lembaga independen dengan wewenang yang lebih luas dari lembaga sebelumnya yang mencakup berbagai aspek. Namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya lembaga ini menghadapi hambatan yang kemudian harus menemukan upaya untuk mengatasi hambatan ini agar mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang efektif dan efisien.

Actions (login required)

View Item