PERLINDUNGAN HAK KORBAN ATAS PEMAKSAAN PERKAWINAN DENGAN PELAKU PERKOSAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

DEWI, LIA MURTI SARI (2023) PERLINDUNGAN HAK KORBAN ATAS PEMAKSAAN PERKAWINAN DENGAN PELAKU PERKOSAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI LIA MURTI SARI DEWI.pdf Download (54kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI LIA MURTI SARI DEWI.pdf Download (158kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK LIA MURTI SARI DEWI.pdf Download (16kB) | Preview
Preview	Text BAB I LIA MURTI SARI DEWI.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text BAB II LIA MURTI SARI DEWI.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text BAB III LIA MURTI SARI DEWI.pdf Download (298kB) | Preview
Preview	Text BAB IV LIA MURTI SARI DEWI.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR KEPUSTAKAAN LIA MURTI SARI DEWI.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (68kB) | Preview

Abstract

Korban kekerasan seksual sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan mereka memerlukan perlindungan baik dari negara maupun masyarakat untuk hidup bebas dari ancaman kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat manusia. Nikah paksa bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak sah secara hukum, dan pembatalan perkawinan dapat diajukan dengan dasar yang kuat. Proses perceraian atau pembatalan perkawinan memerlukan pertimbangan hukum dan sosial, serta peran saksi dari keluarga dan teman dekat dalam mencari kebenaran. Pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam setiap proses hukum terkait perceraian atau pembatalan perkawinan ditekankan. Kekerasan seksual merupakan perilaku tercela yang melanggar norma-norma sosial, kesusilaan, dan hukum. Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah maju dalam menangani masalah ini, mengakui hak-hak korban, dan menjamin perlindungan serta kepastian hukum. Namun, tantangan dalam pemulihan hak korban masih harus diatasi. Pentingnya penegakan hukum dalam menciptakan masyarakat yang damai dan menghormati hak asasi manusia sangat ditekankan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif dan terus melakukan perbaikan pada sistem hukum yang ada. Penanganan kasus kekerasan seksual memerlukan bukti-bukti yang kuat, termasuk bantuan ahli psikolog atau psikiater untuk mengungkap akibat psikis pada korban.

Actions (login required)

View Item