TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA MIGRAN ILEGAL TANPA DOKUMEN YANG RESMI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017

AULIA, HAFIDOTUL (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA MIGRAN ILEGAL TANPA DOKUMEN YANG RESMI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI HAFIDOTUL AULIA.pdf Download (265kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI HAFIDOTUL AULIA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (343kB)
Preview	Text ABSTRAK HAFIDOTUL AULIA.pdf Download (73kB) | Preview
	Text BAB I HAFIDOTUL AULIA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (405kB)
	Text BAB II HAFIDOTUL AULIA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (420kB)
	Text BAB III HAFIDOTUL AULIA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (539kB)
	Text BAB IV HAFIDOTUL AULIA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (371kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA HAFIDOTUL AULIA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (130kB)
	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (280kB)

Abstract

Indonesia termasuk salah satu pekerja migran terbesar di ASEAN.Sejumlah besar WNI yang terlibat sebagai pekerja migran atau PMI di Indonesia mulai menyebabkan kekhawatiran. Fenomena pekerja migran melalui metode normative di gunakan untuk menganalisis kerangka hukum dan peraturan yang mengatur migrasi tenaga kerja serta implikasi hukum bagi para pekerja migran. Keberadaan PMI non procedural merupakan kejahatan yang lebih besar bagi para pekerja migran tersebut ,mengingat PMI non prosedural tidak di atur dalam undang – undang sebagai pengatur pekerja migran di Indonseia dalam undang – undang nomor 18 Tahun 2017. Kurangnya pengetahuan umum tentang dasar hukum dan akibat dari pelanggaran hukum ,serta kurangnya penegakan hukum sehingga terjadi penyebab penting maraknya PMI non prosedural ,yang pada umumnya berujung pada eksploitasi ,pelecehan,diskriminasi,menjadi korban potensi kejahatan seperti eksploitasi hingga penyeludupan dan perdagangan manusia untuk menjadi korban pembunuhan.Di rektorat Jendral Imigrasi merupakan salah satu instansi pemerintah yang terkiat dengan PMI,menjalankan tugasnya sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan publik dan penegak hukum. Penegakan hukum yang di jalankan pihak imigrasi dalam bentuk penegakan ancaman melalui proses pidana ialah bentuk dari penegakan hukumyang di jalankan imigrasidalam melindungi PMI dan mencegah pelepasan informasi PMI non-prosedural. Penelitian ini di latar belakangi oleh keprihatinan penulis terhadap permasalahan PMI ,mengingat sektor keimigrasian ialah salah satu aspek terutama pada pembangunan negara sesuai dengan fungsi ke imigrasian .

Actions (login required)

View Item