TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (PERKARA NO.110/Pid.Sus/2022/PN.Pbl)

DARMAWAN, ARIF (2024) TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (PERKARA NO.110/Pid.Sus/2022/PN.Pbl). Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI ARIF DARMAWAN.pdf Download (113kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI ARIF DARMAWAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (121kB)
Preview	Text ABSTRAK ARIF DARMAWAN.pdf Download (135kB) | Preview
	Text BAB I ARIF DARMAWAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (193kB)
	Text BAB II ARIF DARMAWAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (289kB)
	Text BAB III ARIF DARMAWAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (274kB)
	Text BAB IV ARIF DARMAWAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (139kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA ARIF DARMAWAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (180kB)
	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (406kB)

Abstract

Judul yang diangkat pada skripsi ini adalah tinjauan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur (perkara no. 110/Pid.Sus/PN.Pbl)”. Penelitian ini dilatarbelakangi dari penegakan hukum oleh hakim dalam persidangan terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan persetubuhan secara bersama-sama terhadap anak dibawah umur. Secara garis besar, rumusan masalahnya antara lain mengenai penerapan hukum pidana materiil dan kesesuian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan (perkara No. 110/Pid.Sus/2022/PN.Pbl). Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengumpulan bahan hukum dari studi kepustakaan (library research) dan analisa permasalahan tersebut melalui kajian deskriptif kualitatif. Berdasar penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil antara lain. Mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak dalam perkara No. 110/Pid.Sus/2022/PN.Pbl belum sesuai dengan norma hukum yang berlaku, bahwasanya ada pasal yang memiliki kemiripan antara satu dengan lainnya tetapi perlu diutamakan terhadap pasal dalam undang-undang yang sifatnya khusus dan terbaru dalam hal ini Pasal 81 ayat (3) UU No.17 Tahun 2016 sebagaimana terdapat pemberatan hukuman dalam pasal tersebut. Terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, bahwa pasal dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi di lapangan dan pasal yang seharusnya dikenakan. Hakim sebagai pihak tertinggi di persidangan memiliki kewenangan untuk memberi saran kepada Penuntut Umum untuk mengubah surat dakwaan yang telah diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 144 KUHAP. Sehingga dalam putusannya, Hakim dapat memberikan sanksi pidana yang adil sesuai dengan pasal dalam undang-undang yang berlaku.

Actions (login required)

View Item