TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SECARA PAKSA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

AINIE, FEBY YUSRO (2024) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SECARA PAKSA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text Cover FEBY YUSRO AINIE .pdf Download (24kB) | Preview
	Text HALAMAN DAFTAR ISI FEBY YUSRO AINIE .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (110kB)
Preview	Text HALAMAN ABSTRAK FEBY YUSRO AINIE .pdf Download (30kB) | Preview
	Text BAB 1 FEBY YUSRO AINIE .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (80kB)
	Text BAB 2 FEBY YUSRO AINIE .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (186kB)
	Text BAB 3 FEBY YUSRO AINIE .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (205kB)
	Text BAB 4 FEBY YUSRO AINIE .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (13kB)
	Text HALAMAN DAFTAR PUSTAKA FEBY YUSRO AINIE .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (136kB)
	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (64kB)

Abstract

Perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak, apabila dilaksanakan karena adanya paksaan maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah paksaan tidak dibenarkan dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan dan perlindungan hukum bagi wanita akibat kawin paksa menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan asas-asas hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis data yang dilakukan mendapatkan kesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan secara paksa tidak dapat dilaksanakan. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 16 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua mempelai. Dalam Islam kawin paksa dibagi menjadi dua yaitu kawin paksa terhadap janda dan kawin paksa terhadap perawan. Kawin paksa yang dilakukan oleh anak gadis yang masih perawan hukumnya sah menurut agama, dan wali harus memenuhi syarat ketika memilih calon mempelai laki-laki. Namun tetap dianjurkan untuk meminta izin anak gadisnya terlebih dahulu. Sedangkan kawin paksa yang dilakukan oleh anak yang sudah berstatus janda hukumnya tidak sah. Karena janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa janda dapat menentukan nasibnya sendiri

Actions (login required)

View Item