PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2017

WULANDARI, NURLAILA (2024) PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2017. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI NURLAILA WULANDARI .pdf Download (31kB) | Preview
	Text HALAMAN DAFTAR ISI NURLAILA WULANDARI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (88kB)
Preview	Text HALAMAN ABSTRAK NURLAILA WULANDARI.pdf Download (30kB) | Preview
	Text BAB I NURLAILA WULANDARI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (181kB)
	Text BAB II NURLAILA WULANDARI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (249kB)
	Text BAB III NURLAILA WULANDARI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (248kB)
	Text BAB IV NURLAILA WULANDARI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (112kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA NURLAILA WULANDARI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (78kB)
	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI NURLAILA WULANDARI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (9MB)

Abstract

Wakaf merupakan lembaga yang sangat bermanfaat bagi pengembangan aset ummat Islam. Wakaf dilakukan guna keperluan ibadah dan pengembangan ekonomi masyarakat, khusus ummat Islam. Dalam perwakafan ini harta benda yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang dimiliki dan dikuasai oleh pemiliknya secara sah. Harta benda yang dapat diwakafkan terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perwakafan tanah hak milik dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, dan mempermudah administrasi dalam proses perwakafan tanah hak milik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normative.penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan ini telah berhasil memberikan kepastian hukum bagi tanah wakaf, dengan prosedur yang lebih jelas dan terstandarisasi. Pendaftaran tanah wakaf menjadi lebih mudah dan terstruktur, sehingga mengurangi potensi sengketa dan penyalahgunaan. Selain itu, peraturan ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah wakaf, memungkinkan pemanfaatan yang lebih optimal untuk kepentingan sosial, keagamaan, pendidikan, dan ekonomi.

Actions (login required)

View Item