TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN HAK ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA (STUDI PERMENKUMHAM NO. 24 TAHUN 2021 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI)

ROMADHON, MUHAMMAD YANUAR (2024) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN HAK ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA (STUDI PERMENKUMHAM NO. 24 TAHUN 2021 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI). Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text 1. COVER MUHAMMAD YANUAR ROMADHON.pdf Download (347kB) | Preview
	Text 8. DAFTAR ISI MUHAMMAD YANUAR ROMADHON.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (55kB)
Preview	Text 9. ABSTRAK MUHAMMAD YANUAR ROMADHON.pdf Download (44kB) | Preview
	Text 10. BAB I MUHAMMAD YANUAR ROMADHON.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (157kB)
	Text 11. BAB II MUHAMMAD YANUAR ROMADHON.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (299kB)
	Text 12. BAB III MUHAMMAD YANUAR ROMADHON.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (297kB)
	Text 13. BAB IV MUHAMMAD YANUAR ROMADHON.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (7kB)
	Text 14. DAFTAR PUSTAKA MUHAMMAD YANUAR ROMADHON.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (55kB)
	Text 16. SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (2MB)

Abstract

COVID-19 mengharuskan pemerintah beradaptasi terutama dalam pengelolaan lembaga permasyarakatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membebaskan 35.000 lebih Narapidana di seluruh Indonesia sebagai langkah strategis dalam menyikapi COVID-19. Kebijakan ini juga diterapkan sebagai respons terhadap overcrowded di lembaga pemasyarakatan Indonesia, yang menghasilkan risiko tinggi COVID-19. Karena kondisi overcrowded, kebijakan kesehatan seperti physical distancing tidak dapat dilaksanakan, sehingga program reintegrasi masyarakat untuk narapidana dilaksanakan. Narapidana harus memenuhi standar substantif dan administratif terkait dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat di bawah Program. Sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan penyimpangan narapidana, pemberian rekomendasi narapidana pada program reintegrasi juga didasarkan pada tinjauan rinci. Di era pandemi COVID-19, tulisan ini mengupas kebijakan dan justifikasi kebijakan yang memberikan program asimilasi kepada narapidana. Analisis implementasi kebijakan terkait juga dibandingkan dengan praktik lapangan, sehingga kesesuaiannya dapat diuji dengan parameter kepatutan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Implementasi ketentuan hukum dianalisis dengan data serta perilaku yang hidup ditengah masyarakat melalui sampel yang diambil. Hasil penelitian mengindikasikan program reintegrasi masyarakat meningkat akibat pandemi COVID-19. Praktik lapangan juga menunjukkan bahwa over capacity menjadi akar permasalahan yang mendasari program ini. Terindikasi bahwa kualitas program reintegrasi pada saat COVID-19 berkurang yang ditunjukkan pada beberapa kasus residivis. Evaluasi program reintegrasi masyarakat pada narapidana di masa COVID-19 hendaknya perlu dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia narapidana hendaknya dilaksanakan dengan kehat-hatian serta parameter objektif, bukan dijadikan sebagai solusi one for all. Data menunjukkan bahwa penekanan reintegrasi atas nama pandemic bukanlah langkah yang solutif dan tepat.

Actions (login required)

View Item