IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN BECAK DI KOTA PROBOLINGGO (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo)

SUPRAPTO, NAUFAL FARRAS AKHBAR DWI (2019) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN BECAK DI KOTA PROBOLINGGO (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo). Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text Cover NAUFAL FARRAS AKHBAR DWI SUPRAPTO.pdf Download (41kB) | Preview
	Text Daftar Isi NAUFAL FARRAS AKHBAR DWI SUPRAPTO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (63kB)
Preview	Text Ringkasan NAUFAL FARRAS AKHBAR DWI SUPRAPTO.pdf Download (57kB) | Preview
	Text BAB I NAUFAL FARRAS AKHBAR DWI SUPRAPTO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (75kB)
	Text BAB II NAUFAL FARRAS AKHBAR DWI SUPRAPTO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (387kB)
	Text BAB III NAUFAL FARRAS AKHBAR DWI SUPRAPTO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (100kB)
	Text BAB IV NAUFAL FARRAS AKHBAR DWI SUPRAPTO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (240kB)
	Text BAB V NAUFAL FARRAS AKHBAR DWI SUPRAPTO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (48kB)
	Text Daftar Pustaka NAUFAL FARRAS AKHBAR DWI SUPRAPTO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (77kB)
	Text Pernyataan Orisinalitas NAUFAL FARRAS AKHBAR DWI SUPRAPTO.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (204kB)

Abstract

Untuk melestarikan becak tradisional atau becak kayuh, Pemerintah Kota Probolinggo menerbitkan kebijakan terkait kendaraan tidak bermotor tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak. Dalam Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan agar lalu lintas dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Mengingat, pembangunan Kota Probolinggo yang semakin maju, maka pemerintah dituntut untuk dapat menjamah segala aspek. Seperti halnya transportasi tradisional becak yang masih ada dan masih digandrungi oleh masyarakat Kota Probolinggo. Peraturan daerah Kota Probolinggo yang ada, kemudian disahkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang membagi dua jenis kendaraan yakni kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam penertiban becak di Kota Probolinggo dan mendeskripsikan dan menganalisis dampak penelitian ini terhadap keberhasilan penertiban becak di Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam penertiban Becak di Kota Probolinggo yang difokuskan pada kepemilikan Surat Keterangan Pemilik Becak (SKPB) dan juga Surat Tanda Nomor Becak (STNB). Dalam penelitian ini dianalisis dengan teori George C. Edward III meliputi Komunikasi, dalam segi komunikasi terkait impelementasi penertiban becak dalam hal ini fokus pada kepemilikan Surat Keterangan Pemilik Becak (SKPB) dan juga Surat Tanda Nomor Becak (STNB), masih cukup baik. Sumber Daya dalam hal ketersediaan sumber daya, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam penertiban kepemilikan Surat Keterangan Pemilik Becak (SKPB) dan juga Surat Tanda Nomor Becak (STNB), sudah sangat memadai. Disposisi dalam segi disposisi implementasi kebijakan dalam penertiban berupa kepemilikan Surat Keterangan Pemilik Becak (SKPB) dan juga Surat Tanda Nomor Becak (STNB) bagi Bapak-bapak tukang becak di Kota Probolinggo, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sudah sangat baik. Struktur Organisasi, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sudah memiliki struktur birokrasi yang jelas, itu tercermin dari struktur organisasi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

Actions (login required)

View Item