PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KARYA SENI BERUPA GAMBAR DIGITAL BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

APRILINA, AISYAH (2025) PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KARYA SENI BERUPA GAMBAR DIGITAL BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text 1. Cover AISYAH APRILINA .pdf Download (204kB) | Preview
	Text 11. Daftar Isi AISYAH APRILINA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (223kB)
Preview	Text 9. Abstrak AISYAH APRILINA .pdf Download (135kB) | Preview
	Text BAB 1 AISYAH APRILINA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (250kB)
	Text BAB 2 AISYAH APRILINA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (303kB)
	Text BAB 3 AISYAH APRILINA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (538kB)
	Text BAB 4 AISYAH APRILINA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (204kB)
	Text Daftar Pustaka AISYAH APRILINA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (315kB)
	Text sertifikat plagiasi AISYAH APRILINA .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pencurian karya seni berupa gambar digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan dan eksploitasi karya digital secara ilegal tanpa izin dari pencipta merupakan bentuk kejahatan, bukan sekadar pelanggaran perdata. Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar apabila pelanggaran dilakukan secara sengaja dan untuk kepentingan komersial.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Analisis difokuskan pada unsur delik, subjek hukum, serta mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam kasus pelanggaran hak cipta digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur actus reus dan mens rea, serta tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum masih lemah akibat sifat delik aduan, rendahnya pemahaman aparat terhadap bukti digital, dan penyelesaian yang cenderung dilakukan secara informal. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan implementasi hukum dan kesiapan teknologi dalam menghadapi pelanggaran hak cipta di era digital..

Actions (login required)

View Item