SEPTIAWAN, INDRA (2025) EVALUASI KEBIJAKAN UU NO 16 TAHUN 2019 DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI DESA SUMBERBULU KECAMATAN TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.
|
Text
1. COVER INDRA SEPTIAWAN.pdf Download (21kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upm.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
9. DAFTAR ISI INDRA SEPTIAWAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (24kB) |
|
|
Text
6. RINGKASAN DAN SUMMARY (ABSTRAK) INDRA SEPTIAWAN.pdf Download (15kB) | Preview |
|
|
Text
13. BAB I INDRA SEPTIAWAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (166kB) |
|
|
Text
14. BAB II INDRA SEPTIAWAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (183kB) |
|
|
Text
15. BAB III INDRA SEPTIAWAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (110kB) |
|
|
Text
16. BAB IV INDRA SEPTIAWAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (338kB) |
|
|
Text
17. BAB V INDRA SEPTIAWAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (21kB) |
|
|
Text
18. DAFTAR PUSTAKA INDRA SEPTIAWAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (95kB) |
|
|
Text
20. SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI INDRA SEPTIAWAN.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (88kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Melalui pendekatan kualitatif dan wawancara dengan pemerintah desa, tokoh agama, serta masyarakat yang memiliki pengalaman langsung terkait pernikahan dini dan perceraian, penelitian ini menggambarkan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat lokal. Fokus utama adalah melihat sejauh mana aturan ini mampu menekan angka pernikahan usia anak serta dampak lanjutan berupa meningkatnya angka perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memberikan dampak positif dalam mengurangi pernikahan dini, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor-faktor seperti minimnya sosialisasi dari pihak berwenang, masih kuatnya budaya lokal yang memaklumi pernikahan dini, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya batas usia perkawinan menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa peningkatan edukasi masyarakat, penguatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengampanyekan nilai-nilai UU tersebut, serta penegakan hukum yang konsisten. Upaya kolaboratif antar pihak terkait sangat dibutuhkan agar kebijakan ini dapat efektif dalam mencegah pernikahan dini dan perceraian, khususnya di Desa Sumberbulu.
| Item Type: | Thesis ( Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Evaluasi Kebijakan, UU No. 16 Tahun 2019, Pernikahan Dini, Perceraian |
| Subjects: | Fakultas Sosial dan Ilmu Politik |
| Divisions: | S1 Administrasi Publik Fakultas dan Lembaga Layanan Universitas > Fakultas Sosial dan Ilmu Politik > S1 Administrasi Publik |
| Depositing User: | Admin Perpustakaan |
| Date Deposited: | 06 May 2026 03:35 |
| Last Modified: | 06 May 2026 03:35 |
| URI: | http://repository.upm.ac.id/id/eprint/5973 |
Actions (login required)
 |
View Item |
