PERANAN KEMENTERIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DI INDONESIA

CAHYANTI, DEWI NUR (2025) PERANAN KEMENTERIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

	Text COVER SKRIPSI DEWI NUR CAHYANTI.pdf Download (152kB)
	Text HALAMAN DAFTAR ISI DEWI NUR CAHYANTI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (103kB)
	Text HALAMAN ABSTRAK DEWI NUR CAHYANTI.pdf Download (89kB)
	Text BAB 1 DEWI NUR CAHYANTI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (408kB)
	Text BAB 2 DEWI NUR CAHYANTI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (269kB)
	Text BAB 3 DEWI NUR CAHYANTI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (299kB)
	Text BAB 4 DEWI NUR CAHYANTI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DEWI NUR CAHYANTI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (160kB)
	Text Surat keterangan bebas plagiasi DEWI NUR CAHYANTI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (289kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kementerian Hukum terhadap notaris di Indonesia, serta untuk menganalisis akibat hukum yang timbul apabila notaris tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur-literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Hukum memiliki peran strategis dalam pengaturan, pelantikan, pengawasan, dan pembinaan terhadap jabatan notaris, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta peraturan pelaksananya. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan peran tersebut tidak selalu berjalan optmal. Hambatan yang muncul antara lain adalah terbatasnya sumber daya dalam pengawasan, kurangnya kepatuhan notaris terhadap mekanisme pembinaan, serta lemahnya sistem sanksi administratif yang belum memberikan efek jera. Selain itu, ketidakhadiran notaris dalam proses pelantikan atau penolakan terhadap pengawasan dan pembinaan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan peran Kementerian Hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pembinaan dan pengawasan yang lebih sistematis, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, serta penegakan sanksi yang lebih tegas agar profesi notaris dapat berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan integritas jabatan

Actions (login required)

View Item