TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ( PPh ) BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

PUTRI, NABILA FAZA MARGARETA (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ( PPh ) BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

	Text cover skripsi NABILA FAZA MARGARETA PUTRI.pdf Download (106kB)
	Text daftar isi NABILA FAZA MARGARETA PUTRI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (264kB)
	Text halaman abstrak NABILA FAZA MARGARETA PUTRI.pdf Download (35kB)
	Text bab 1 NABILA FAZA MARGARETA PUTRI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (329kB)
	Text bab 2 NABILA FAZA MARGARETA PUTRI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (320kB)
	Text bab 3 NABILA FAZA MARGARETA PUTRI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (427kB)
	Text bab 4 NABILA FAZA MARGARETA PUTRI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (12kB)
	Text DAFTAR KEPUSTAKAAN SKRIPSI NABILA (1) (1).pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (257kB)
	Text Surat Keterangan Bebas plagiasi NABILA FAZA MARGARETA PUTRI.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (132kB)

Abstract

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Salah satu jenis PPh yang memiliki karakteristik khusus adalah PPh Pasal 22, yang dikenakan atas kegiatan impor atau kegiatan usaha tertentu, serta dipungut oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap ketentuan tersebut dalam praktiknya.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi terkait pemungutan pajak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan PPh Pasal 22 telah diatur dengan cukup jelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta peraturan pelaksananya. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman dari pihak pemungut pajak, kepatuhan yang belum optimal dari wajib pajak, serta lemahnya pengawasan dari otoritas pajak. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi, pengawasan, serta penegakan hukum secara tegas namun berkeadilan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan PPh Pasal 22

Actions (login required)

View Item