TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA

MOYASA, BABBY CLARACANTIKA DEWI SAFFANA (2026) TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text 1. HALAMAN DEPAN BABBY CLARACANTIKA DEWI S. MOYASA .pdf Download (231kB) | Preview
	Text 11. DAFTAR ISI BABBY CLARACANTIKA DEWI S. MOYASA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (143kB)
Preview	Text 9. ABSTRAK INDONESIA BABBY CLARACANTIKA DEWI S. MOYASA.pdf Download (177kB) | Preview
	Text 12. BAB I BABBY CLARACANTIKA DEWI S. MOYASA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (341kB)
	Text 13. BAB II BABBY CLARACANTIKA DEWI S. MOYASA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (355kB)
	Text 14. BAB III BABBY CLARACANTIKA DEWI S. MOYASA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (484kB)
	Text 15. BAB IV BABBY CLARACANTIKA DEWI S. MOYASA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (196kB)
	Text 16. DAFTAR PUSTAKA BABBY CLARACANTIKA DEWI S. MOYASA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (327kB)
	Text Surrat Keterangan Bebes Plagiasi BABBY CLARACANTIKA DEWI S. MOYASA.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (143kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penelantaran anak oleh orang tua dan untuk mengetahui bagaimana prosedur mengatasi penelantaran anak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berdasarkan studi pustaka serta menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan. Melalui pendekatan masalah yang sistematis, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana efektivitas penegakan hukum pidana terhadap orang tua yang terbukti menelantarkan anaknya. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi di Indonesia sudah menetapkan ancaman hukuman penjara dan denda yang berat bagi pelaku, realita di lapangan masih dipenuhi tantangan. Salah satu kendala utama adalah kesulitan aparat dalam membuktikan adanya niat sengaja untuk mengabaikan tanggung jawab, terutama jika dikaitkan dengan faktor ekonomi keluarga serta kecenderungan kuat dari penegak hukum untuk mengedepankan penyelesaian non-yuridis atau kekeluargaan guna menjaga keutuhan domestik. Prosedur penanganan saat ini juga dinilai masih kurang memberikan porsi yang cukup pada rehabilitasi korban dibandingkan dengan penjatuhan sanksi kepada pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara instansi penegak hukum dengan lembaga kesejahteraan sosial dan edukasi yang pasif agar publik aktif melakukan pengawasan sosial serta melaporkan dugaan pelanggaran hak anak di lingkungannya. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan prosedur rehabilitasi yang baik, diharapkan masa depan generasi penerus bangsa lebih terjamin agar dapat mencegah terjadinya keberulangan kasus serupa di masa mendatang agar peran negara, peran orang tua, dan pengawasan masyarakat menjadi kunci utama dalam meminimalisir penelantaran anak di Indonesia.

Actions (login required)

View Item