TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LAUT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAHAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

RAHARDJO, DIMAS SYAHTRIA (2026) TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LAUT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAHAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI DIMAS SYAHTRIA RAHARDJO .pdf Download (129kB) | Preview
	Text HALAMAN DAFTAR ISI NEW DIMAS SYAHTRIA RAHARDJO .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (422kB)
Preview	Text HALAMAN ABSTRAK DIMAS SYAHTRIA RAHARDJO .pdf Download (184kB) | Preview
	Text BAB I DIMAS SYAHTRIA RAHARDJO .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (271kB)
	Text BAB II DIMAS SYAHTRIA RAHARDJO .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (629kB)
	Text BAB III DIMAS SYAHTRIA RAHARDJO .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (335kB)
	Text BAB IV DIMAS SYAHTRIA RAHARDJO .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (175kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DIMAS SYAHTRIA RAHARDJO .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (231kB)
	Text Surat Keterangan Bebas Plagiasi DIMAS SYAHTRIA RAHARDJO .pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (163kB)

Abstract

Pencemaran laut merupakan permasalahan lingkungan yang berdampak luas terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir, yang dalam banyak kasus melibatkan aktivitas korporasi. penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus pencemaran laut yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas korporasi, seperti pembuangan limbah industri, tumpahan minyak, serta sampah plastik, yang berdampak serius terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi serta bagaimana sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran laut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, termasuk adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain itu, prinsip pertanggungjawaban seperti identification theory, strict liability dan vicarious liability juga dapat diterapkan dalam konteks kejahatan lingkungan untuk mempermudah pembuktian dan memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai sanksi pidana, baik berupa pidana denda, pidana tambahan, maupun tindakan administratif terhadap korporasi yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan laut. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan aparat penegak hukum, serta kurangnya konsistensi dalam penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta komitmen yang lebih kuat dari pemerintah untuk memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi, sehingga perlindungan terhadap lingkungan laut dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item