PERLINDUNGAN YURIDIS TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD)

ANDANI, SELVIA TRI (2022) PERLINDUNGAN YURIDIS TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD). Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI SELVIA TRI ANDANI.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI SELVIA TRI ANDANI.pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK SELVIA TRI ANDANI.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text BAB I SELVIA TRI ANDANI.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text BAB II SELVIA TRI ANDANI.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text BAB III SELVIA TRI ANDANI.pdf Download (543kB) | Preview
Preview	Text BAB IV SELVIA TRI ANDANI.pdf Download (14kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA SELVIA TRI ANDANI.pdf Download (12kB) | Preview
Preview	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (538kB) | Preview

Abstract

Cash On Delivery (COD) jika diartikan adalah berarti membayar barang pada saat barang dikirimkan. Transaksi dengan sistem Cash On Delvery (COD) dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya, sehingga pembeli mendapatkan keuntungan karena barang yang dipesan bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Kenyataan terjadi beberapa kasus yang menimbulkan kerugian dirasakan penjual dalam sebuah transaksi jual beli dengan sistem cash on delivery Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli secara cash on delivery (COD), dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli secara cash on delivery dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (ITE), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20014. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Jual beli adalah suatu persetujuan,dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Transaksi jual beli melalui E-commerce saat ini dan terutama di wilayah hukum negara Indonesia telah berkembang pesat. Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disamping itu masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya mengatur hal yang sama, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Perdagangan Penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 (dua) bagian,yaitu penyelesain sengketa di dalam pengadilan, dan juga penyelesaian sengketa diluar pengadilan

Actions (login required)

View Item