ANALISIS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PNS DAN POTENSI GAYA HIDUP HEDONISME

Harmanto, (2019) ANALISIS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PNS DAN POTENSI GAYA HIDUP HEDONISME. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo.

Preview	Text COVER SKRIPSI H A R M A N T O.pdf Download (43kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI H A R M A N T O.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (68kB)
Preview	Text ABSTRAK H A R M A N T O.pdf Download (17kB) | Preview
	Text BAB I H A R M A N T O.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (196kB)
	Text BAB II H A R M A N T O.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (432kB)
	Text BAB III H A R M A N T O.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (139kB)
	Text BAB IV H A R M A N T O.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (319kB)
Preview	Text BAB V H A R M A N T O.pdf Download (55kB) | Preview
	Text DAFTAR PUSTAKA H A R M A N T O.pdf Restricted to perpustakaan UPM Download (163kB)

Abstract

Permasalahan klasik pada instansi Pemerintahan adalah penyalahgunaan jabatan yang berujung pada sanksi pidana, salah satu penyebabnya adalah minimnya pendapatan yang diterima oleh PNS sehingga mereka berani melakukan tindakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan bergaya hidup yang serba mewah namun tidak sepadan dengan pendapatan. Selain itu trend semakin meningkatnya PNS yang mengajukan kredit di Bank Konvensional untuk mendapatkan dana segar, dimana dana tersebut biasanya digunakan untuk investasi maupun membeli barang. PNS pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hampir 85% mempunyai hutang di Bank Jatim Cabang Kraksaan sehingga tidak sedikit dari mereka penghasilan yang diterima setiap bulan dibawah satu juta. Untuk meningkatkan penghasilan PNS, Pemerintah Kabupaten Probolinggo sejak tahun 2016 sampai sekarang (2019) memberikan Tambahan Penghasilan bagi PNS yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016, kebijakan ini dibuat semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan menekan angka penyalahgunaan jabatan. Sesuai dengan tujuan dari Perbub 95 tahun 2016, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh PNS khususnya eselon II, III dan IV setelah mendapatkan tambahan penghasilan, selain itu untuk mamastikan keberadaan gaya hidup hedonisme pasca peningkatan kesejahteraan ekonomi PNS yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang dipakai adalah Deskriptif Kualitatif, dimana pengumpulan data dengan mendeskripsikan dan menggambarkan fenomenafenomena yang ada pada kehidupan PNS Eselon II, III dan IV setelah mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa TPP yang diterima PNS Eselon II, III dan IV Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo menciptakan peningkatan ekonomi PNS, hal ini dapat dilihat dari penggunaan TPP sebagian besar dialokasikan untuk ditabung dan juga untuk membiayai kebutuhan keluarga yang tidak tercukupi oleh gaji bulanan PNS, namun tidak ditemukan tindakan yang mengarah pada gaya hidup hedonisme. Dampak positif lainnya adalah semakin rendahnya angka penyalahgunaan jabatan di Kabupaten Probolinggo apabila dibandingkan dengan Pemerintah Daerah tetangga seperti Kota Probolinggo dan Kabupaten/Kota Pasuruan. Dengan demikian TPP sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan PNS Eselon II, III dan IV sehingga menciptakan mental pejabat yang tidak tergoda oleh tindakan korupsi.

Actions (login required)

View Item