IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TERHADAP SENGKETA TANAH (Studi Mediasi BPN Kota Probolinggo Dalam Sengketa Tanah Pada Objek Letter C)

ROHIMA, WASILATUR (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TERHADAP SENGKETA TANAH (Studi Mediasi BPN Kota Probolinggo Dalam Sengketa Tanah Pada Objek Letter C). Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI WASILATUR ROHIMA.pdf Download (55kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI WASILATUR ROHIMA.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK WASILATUR ROHIMA.pdf Download (34kB) | Preview
Preview	Text BAB 1 WASILATUR ROHIMA.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text BAB 2 WASILATUR ROHIMA.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text BAB 3 WASILATUR ROHIMA.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text BAB 4 WASILATUR ROHIMA.pdf Download (431kB) | Preview
Preview	Text BAB 5 WASILATUR ROHIMA.pdf Download (13kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA WASILATUR ROHIMA.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (180kB) | Preview

Abstract

Tanah merupakan objek yang sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga tidak jarang menjadi objek yang disengketakan baik antar individu maupun kelompok. Hal ini kemudian mengakibatkan banyaknya kasus-kasus pertanahan yang muncul. Lahirnya Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 diharapkan menjadi salah satu jawaban dalam penanganan kasus-kasus pertanahan yang ada tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran bagaimana proses implementasi peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 pada Kantor BPN Kota Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan empat variable yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan Jika dilihat dari empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada Kantor BPN Kota Probolinggo secara umum belum berjalan maksimal sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011. Hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan, maupun kekurangan. Kekurangan dalam variabel sumber daya misalnya baik segi kuantitas maupun finansial. Adanya kekurangan pada bagian sumber daya ini kemudian memberikan pengaruh yang cukup besar pada implementasi peraturan ini.

Actions (login required)

View Item